Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak jalan menuju Roma! Pepatah ini nampaknya pas menggambarkan rencana pemerintah mendapatkan saham PT Freeport Indonesia. Bukan lewat negosiasi nan alot, tapi dengan membeli hak partisipasi atau participating interest (PI) mitra Freeport Indonesia di Grasberg yakni Rio Tinto.
Mengutip Bloomberg Jumat (15/12), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menyelesaikan transaksi 40% hak partisipasi Rio Tinto, Minggu (17/12) ini. Transaksi tersebut bahkan disetujui Freeport McMoRan.
Ini sejalan dengan keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam rapat DPR belum lama ini.
Jonan menegaskan, pemerintah akan membeli 40% PI Rio Tinto di Freeport Indonesia. "Freeport McMoRan setuju bila Rio Tinto bersedia menjual ke Pemerintah Indonesia. Menurut Menteri BUMN, secara prinsip Rio Tinto bersedia," ujar Jonan.
Setelah membeli 40% hak partisipasi ini Rio Tinto, Indonesia akan membeli 9,36% saham PT Indocopper, perusahaan berbadan hukum Indonesia yang 100% sahamnya dikuasai Freeport McMoRan.Menurut Jonan, pemerintah kini tengah merundingkan rencana tersebut.
Sayangnya, KONTAN belum berhasil menghubungi Direktur Utama PT Inalum terkait rencana ini, baik telepon maupun pesan singkat. Jawaban datang dari Sekretaris Perusahaan Inalum Ricky Gunawan yang mengaku belum mendapat informasi terkait transaksi PI Rio Tinto.
Menurutnya, ada tim khusus yang menangani pembelian saham itu. "Salah satu tim perundingan pembelian Rio Tinto Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin," kata dia ke KONTAN, Minggu (17/12).
Adapun, salah satu calon anggota holding tambang, PT Aneka Tambang Tbk juga tidak tahu menahu rencana tersebut. "Tanyakan ke Pak Budi," ujar Dirut Antam Arie Prabowo Ariotedjo.
Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menduga, pemerintah mengetahui negosiasi dengan Freeport akan deadlock pada Januari 2018. Itu sebabnya, pembentukan holding BUMN Pertambangan dipercepat agar bisa membeli PI Rio Tinto. Bila pembelian PI 40% Rio Tinto jadi argumen pemerintah telah menguasai Freeport Indonesia, artinya masyarakat telah dibodohi. "Kewajiban divestasi saham 51% Freeport Indonesia harus di luar kesepakatan pembelian PI 40% Rio Tinto," ujarnya ke KONTAN, Minggu (17/12).
Kata dia, jika kewajiban divestasi saham 51% Freeport Indonesia hilang, negosiasi selama ini omong kosong. Rencana perpanjangan izin operasi sampai 2041 harus dibatalkan. "Pemerintah yang bilang itu satu kesatuan. Apabila kewajiban, lainnya juga harus dibatalkan," tegasnya.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Divestasi Freeport Indonesia batal?