News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kebijakan Pemerintah yang Berpihak Kepada Petani Berdampak Positif kata Moeldoko

Editor: Toni Bramantoro
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar syukur panen di Desa Karang Layung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (23/11/2017).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring berlakunya pasar bebas atau globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), arus barang, termasuk produk pertanian seperti bahan pangan pokok akan semakin bebas dan mudah memasuki wilayah Indonesia.

Hal itu bisa menjadi ancaman bagi petani lokal dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pangan kepada asing.

Ketua Umun Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, kunci menghadapi globalisasi tersebut adalah efisiensi usaha tani. Potensi ancaman tersebut dapat dihadapi dengan langkah-langkah yang bersifat mikro.

Di antaranya, meningkatkan jumlah produksi sehingga tercapai kecukupan pangan nasional dan meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki daya saing harga.

"Selain itu, meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing kompetitif serta mengupayakan kontinuitas suplai pangan," ungkap Moeldoko, Selasa (16/1/2018).

Secara makro, misalnya, perlunya regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam.

Serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk pengembangan industri alsintan dalam negeri.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemerintah yang mengutamakan keberpihakan kepada petani telah berdampak positif. Yakni, menggeser kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern.

"Salah satunya dengan meningkatkan fasilitasi bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara signifikan. Modernisasi pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif," tutur mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menambahkan, modernisasi juga harus melingkupi aspek pascapanen. Misalnya, sistem panen, pengolahan hasil dan pembuatan kemasan modern dan aman, tata niaga yang efisien, serta terus menerus menyempurnakan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi kegiatan usaha pertanian.

"Modernisasi pertanian juga mesti mampu menjamin ketersediaan suplai berdasarkan penataan masa panen dan teknik pengemasan hasil yang baik. Modernisasi pertanian juga termasuk skim pembiayaan pada petani dan sistem penjaminan usaha tani melalui asuransi, sehingga petani mampu berproduksi dengan optimal," papar Moeldoko.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) melihat pentingnya penerapan alsintan modern agar petani lebih berdaya saing menghadapi pasar bebas. Pada 2010-2014, jumlah bantuan alsintan yang dibagikan hanya kurang dari 50 ribu unit.

Namun, pada 2015–2017, jumlah bantuan alsintan berbagai jenis yang dibagikan pemerintah kepada petani berjumlah lebih dari 321 ribu unit atau naik lebih dari 600 persen.

Adapun batuan yang diberikan alsintan dari berbagai jenis. Misalnya, traktor roda dua dan empat, transplanter, combine harvester, pompa air, dryer, power thresher, dan corn sheller.

Menurut data Kementan, produksi GKG pada 2015 mencapai 75,55 juta ton. Setelah petani menggalakkan penggunaan alsintan, produksi meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70,85 juta ton. Pada 2016 lalu, produksi GKG mencapai 79 juta ton. Pada 2017 ini, produksi GKG sebesar 85,5 juta ton atau setara 55,5 juta ton beras.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini