Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) akan minta modal lagi kepada pemerintah untuk menyelesaikan penugasan pembangunan Tol Trans Sumatera. Permintaan tambahan modal tersebut akan diajukan pada APBN 2018.
I Gusti Ngurah Putra, Dirut Hutama Karya mengatakan, pihaknya akan menghitung besaran tambahan modal negara yang akan diusulkan kepada pemerintah. "Akan dihitung dulu," katanya Senin (22/1/2018).
PT Hutama Karya ditugaskan pemerintah untuk membangun Tol Trans Sumatera. Dalam memberikan penugasan tersebut pemerintah memberikan banyak fasilitas kepada BUMN tersebut.
Pertama, penyertaan modal. Tercatat, sejak memberikan penugasan tersebut pemerintah sudah memberikan dua kali penyertaan modal negara (PMN) kepada mereka. PMN pertama, sebesar Rp 3,6 triliun diberikan pada tahun 2015.
Sedangkan PMN kedua sebesar Rp 2 triliun diberikan 2016 kemarin. Selain PMN, Hutama Karya juga diberikan hak pengusahaan jalan tol ruas Akses Tanjung Priok.
Dengan pemberian hak tersebut, Herry TZ, Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol Beberapa waktu lalu berharap bisa membantu Hutama Karya mendapat pendanaan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera.
Baca: Impor Garam 3,7 Juta Ton Menekan Kehidupan Petani
Baca: Ke Mapolda Metro Jaya, Ketua PP Muhammadiyah Tak Tahu Alasan Pemanggilan Oleh Polisi
Tapi kata Putra, PMN dan hasil pemberian hak kelola tersebut ternyata belum cukup untuk memodali Hutama Karya menyelesaikan seluruh pembangunan ruas Tol Trans Sumatera.
Dari hasil pemberian hak pengusahaan atas Akses Tol Tanjung Priok pihaknya kemungkinan hanya akan mendapatkan tambahan dana Rp 4 triliun- Rp 4,5 triliun saja.
Tambahan tersebut masih kurang Rp 3 triliun. Maklum saja, porsi ekuitas Tol Pekanbaru- Dumai yang akan didanai dengan dana hasil pengelolaan Akses Tol Priok mencapai Rp 7 triliun.
"Masih kurang, ruas Indrapura- Kisaran yang investasinya Rp 3,5 triliun, belum penugasan yang 700 kilometer itu," katanya.
Reporter Agus Triyono