News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Di Era Jokowi-JK, Dua Sektor Ekonomi Ini Minus Penciptaan Lapangan Kerja

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kiri ke kanan: Peneliti Indef Andry Satrio Nugroho, Nailul Huda, Dradjad H.Wibowo, M.Misbakhun, Izzudin Al Farras Adha, pada Konferensi Pers di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti INDEF Nailul Huda mengatakan pada era Jokowi dan JK terdapat dua sektor yang minus dalam penciptaan lapangan kerja.

"Pertama pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan. Kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian," ujar Huda di kantor Indef, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018).

Huda menjelaskan pada awal Pemerintan Jokowi-JK (2015-2017) sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan rata-rata mengalami penurunan sebesar 700.624 penduduk per tahun.

"Penyebab utamanya adalah masih rendahnya harga komoditas perkebunan unggulan seperti kakao dan kopi. Ini melanjutkan tren minus pada era SBY-Boediono," kata Huda.

Baca: Honda Luncurkan All New CB150 Verza, Asyik Buat Motor Harian

Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata mengalami penurunan sebesar 49 ribu penduduk per tahun. Dia pun membandingkan dengan era Pemerintahan SBY-Boediono.

Era SBY-Boediono meski terjadi minus atau penurunan pekerja, angkanya berada pada 562.284.

"Kadaan penurunan pekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan
selama periode 3 tahun awal Jokowi-JK ini bahkan lebih buruk daripada 3 tahun awal SBY-Boediono," jelas Huda.

Begitu pula pada sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata mengalami penurunan sebesar 9.002 penduduk per tahun, di awal Pemerintahan SBY-Boediono.

Dalam kesempatan itu, ekonom senior INDEF Dradjad Wibowo juga mengingatkan agar pemerintahan Jokowi-JK  tidak perlu membuat aturan yang merusak produktifitas kerja dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja, menurutnya, seubah ekonomi-politik yang sangat krusial, dan menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Melihat dua indikator penciptaan lapangan kerja, kinerja pemerintahan Jokowi-JK, menurut Dradjad, lebih rendah dari SBY-Boediono, tapi lebih baik dari SBY-JK.

"Rata-rata pertambahan penduduk bekerja era Jokowi-JK sebesar 2.127.211 penduduk per tahun, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 2.868.457. Rasio Penciptaan Kerja (RPK) era jokowi-JK sebesar 426.297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk," papar Dradjad.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini