Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) membutuhkan konsolidasi antarpelaku usaha, petani, dan pemerintah.
Langkah ini diambil supaya implementasi ISPO dapat berjalan baik di lapangan, serta mendorong peningkatan daya saing industri sawit di pasar global.
Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdalifah Machmud mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) bisa rampung pada Mei 2018.
“Saat ini masih dalam tahap legal aspek di Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan perpres bisa keluar pada semester tahun ini,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan kelembagaan ISPO.
“Nantinya ada lembaga independen yang mengurusi ISPO. Dulunya ISPO diatur dalam Permentan, sekarang kita naikin ke Perpres,” ujar Musdalifah dalam Diskusi ISPO dan Keberterimaan Pasar Global yang diadakan Majalah Sawit Indonesia di Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Menurutnya, Presiden Jokowi selama ini telah meyakinkan kepada instansi lain bahwa komoditas sawit ini penting untuk negara bukan hanya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
“Di tingkat antarmenteri saat ini sedang ada perbaikan setelah ada masukan dari para stakeholder. Saat masih dalam tahap konsolidasi antar menteri,” tuturnya.
Dalam revisi ISPO, katanya ada satu prinsip yang ditambahkan yakni dalam aspek transparansi.
“Kita masukan sebagai salah satu item dan juga termasuk di dalamnya traceability, ini kan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi memang bagus juga karena kita kan selama ini belum begitu rapih. Nah ini sekaligus kita rapikan data petani maupun perusahaan sawitnya,” kata Musdalifah.
Dia menuturkan, perusahaan sawit mudah untuk didata, namun petani sawit itu sulit.
“Mereka memproduksi dan hasilnya masuk ke pabrik kelapa sawit (PKS), nah dari PKS ini akan kita lihat berapa masing-masing produksinya. Satu PKS kita lihat traceability. Lalu, berapa petani yang menyerahkan ke PKS. Ini lebih detail karena kita lacak pasokannya,” katanya.
Kacuk Sumarto dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengatakan pihaknya mendukung penuh penguatan ISPO. Oleh karena itu, perlu dibangun kolaborasi dengan semua pihak.
“Kita melakukan kolaborasi, advokasi dan memperbanyak komunikasi dengan para pelaku usaha maupun pemerintah, agar kita satu suara dalam ISPO,” terangnya.
Dia berharap, sertifikasi ISPO digunakan untuk membentuk perilaku pelaku industri sawit. “Untuk itu, sekarang tinggal proses mendapatkan sertifikasi ISPO dapat dipercepat,” ujar Kacuk.