Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan importir bawang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI untuk membahas melambungnya harga bawang putih jelang bulan Ramadan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV Edy Prabowo mengatakan komisinya ingin meminta penjelasan para pengusaha importir bawang putih tersebut.
"Dalam rapat ini kami ingin mengklarifikasi ini semua, di ruangan ini kita menganggarkan semua yang dibutuhkan petani kita," ujar Edy, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
Ia menambahkan, selama ini pemerintah telah memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar.
Namun ia mempertanyakan mengapa harga bawang putih selalu impor dan harganya melambung menjelang hari besar.
"Di hadapan kami, ini bapak ibu sekalian pelaku pasar yang kami buka kesempatan seluas-luasnya, tapi kenapa setiap hari-hari besar itu bawang putih selalu impor," kata Edy.
Edy pun kemudian menyebut bahwa DPR saat ini tengah membangun sistem punish dan reward.
Sehingga itu akan membedakan mana pelaku pasar yang melakukan penjualan secara nmbenar dan mana yang memainkan harga dan pasokan.
"Kita akan membangun sistem punish and reward, yang kerja bagus akan kita kasih wewenang dan yang nggak bagus akan kita tinggalkan," tegas Edy.
Sementara itu dalam RDP tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia Piko Nyoto mewakili puluhan perusahaan Bawang Putih yang hadir, mengatakan bahwa pihaknya selama ini serius menanam bibit bawang putih.
Ia menampik tudingan bahwa importi bawang putih berada di balik melambungnya harga komoditi tersebut.
Baca: Bocor! Presiden Jokowi Gelar Pertemuan dengan Alumni 212 di Istana Bogor Hari Minggu
"Ambisi menanam (bawang putih) telah berkobar dalam diri anggota kami, pak," kata Piko.
Sebelumnya, pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan produksi bawang putih di Indonesia.
Satu diantaranya melalui cara mewajibkan para importit untuk menanam bawamg putih seperti yang diayur dalam Permentan No 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).