Usai Akuisisi Pertagas, Kinerja PGAS Diprediksi Bakal Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mengakuisisi anak usaha Pertamina, PT Pertagas semakin bulat.

Para analis memprediksi, akuisisi tersebut bakal membuat kinerja emiten pelat merah ini lebih baik dan akan mendorong harga saham PGAS.

Asal tahu saja, Jumat (8/6) lalu, harga saham PGAS berada di Rp 2.080 per saham. Semakin cerahnya rencana akuisisi ini membuat harga saham PGAS melesat 15,56% dalam sebulan belakangan.

Analis BCA Sekuritas Nyoman W. Prabawa mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menetapkan nilai akuisisi Pertagas tidak akan lebih dari US$ 2,5 miliar. Kini, PGAS sedang menggodok opsi pendanaan guna melancarkan akuisisi tersebut.

Menurut hitungan Nyoman, nilai akuisisi yang ditetapkan pemerintah tersebut sudah tepat. Ia menganalisa nilai akuisisi wajar di kisaran US$ 1,5 miliarUS$ 2,5 miliar.

"Akuisisi ini berpotensi mendongkrak aset PGAS menjadi US$ 7,9 miliarUS$ 8,9 miliar dan secara bersamaan dapat memompa net gearing ke 891%," kata Nyoman dalam riset yang dirilis 6 Juni lalu.

Kepala Riset Narada Aset Manajemen Kiswoyo Adi Joe menambahkan, setelah akuisisi rampung, PGAS berpotensi jadi perusahaan yang memonopoli bisnis minyak dan gas di Indonesia.

"Selama ini saingan berat PGAS adalah Pertagas, setelah akuisisi, PGAS memiliki mayoritas pipa gas dan pasokan dari induknya juga akan lancar," kata dia, Selasa (19/6).

William Surya Wijaya, Vice President Research Department Indosurya Bersinar Sekuritas, juga optimistis kinerja PGAS membaik setelah akuisisi ini. Secara umum, ia melihat dalam jangka panjang kebutuhan gas di sektor industri maupun perorangan akan terus tumbuh.

"Overall langkah akuisisi ini akan mendatangkan keuntungan bagi PGAS karena jaringan distribusi dan pasokan akan bertambah," ungkap William.

Hanya saja, investor perlu terus mencermati bagaimana PGAS mengelola bisnisnya ke depan.

Harga gas

Cuma, kinerja emiten ini juga bergantung pada harga gas, yang selama ini ditetapkan pemerintah. Ini menjadi tantangan bagi emiten dalam mengelola kinerja ke depannya.

"Emiten harus bisa mengatur pengeluaran serta harus lebih cermat dalam melakukan eksekusi," jelas William.