Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Brian Priambudi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan meningkatkan kualitas pelayanan jembatan timbang dan menghilangkan praktir pungutan liar (pungli) oleh stafnya di lapangan menjelang pemberlakuan sanksi dan tindakan terhadap truk overload dan over dimensi mulai 1 Agustus 2018 ini.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, pihaknya akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM petugas pengawas jembatan timbang.
"Kapasitas petugas, bagaimana SDM yang mengawasi jembatan timbang. Sampai Kamis kemarin, saya kumpulkan 150 anggota yang ada di jembatan timbang. Kita rubah pola pikir. Mereka dulu petugas provinsi, dulu retribusi, sekarang pelayanan dan pengawasan," ujar Budi Setiyadi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
Budi mengatakan, dengan mengubah pola pikir petugas dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan di jembatan timbang, terutama untuk menghilangkan praktik pungli.
"Saya jamin pengawasan dan pelayanan. Kalau ada pungli, dilakukan preman di luar jembatan timbang yang mengatasnamakan petugas," ujarnya.
Baca: Duh, Klien Hotman Paris Hutapea Meradang Setelah Dokter Hardi Susanto Bantah Malapraktik
Dia menjamin pengelolaan jembatan timbang yang sudah dalam pengawasan Kementerian Perhubungan akan lebih transparan.
"Kita buat lebih tansparan, implementasi kaca tembus pandang, sekat-sekat dikurangi, bersih dan rapi. Juga harus Terang benderang. Informasi setiap yang masuk harus jelas," ujarnya.
Baca: Jika Maju ke Pilpres 2019, Kemendagri Minta Anies Baswedan Ajukan Izin ke Jokowi
Nantinya petugas jembatan timbang juga akan dibekali dengan pengetahuan terkait fungsi dan tugasnya.
Hal tersebut berperan penting agar petugas tidak hanya menindak, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya.
"Petugas di jembatan timbang harus paham filosofi untuk apa saya ada di sini. Tidak hanya ditilang tapi ada aspek edukasi. Bapak langgar ini, akibatnya ini, kerugian negara dan keselamatan," jelasnya.