Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya disebabkan karena faktor eksternal seperti kenikan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, melainkan adanya faktor dalam negeri.
Didik mengungkapkan, faktor tersebut ialah peran Pemerintah dalam menjaga kurs Rupiah. Menurutnya, Pemerintah Indonesia memiliki sensitivitas yang tinggi dalam menjaga nilai tukar rupiah usai diterpa krisis ekonomi pada 1965.
Namun, di era kepemimpinan Jokowi, menurutnya koordinasi kementerian yang membidangi ekonomi fiskal terbilang lemah sehingga membuat laju Rupiah mengalami tekanan.
Posisi Rupiah, berdasarkan data Jisdor Bank Indonesia berada di posisi Rp 14.413 per dolar AS. Angka ini melampui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 Rupiah di level Rp. 13.400 per dolar AS.
“Tim ekonomi kita itu tidak solid antara satu menteri dengan yang lainnya. Apa artinya, ada masalah kepemimpinan ekonomi yang berat pada saat ini,” ungkap Didik, dalam acara seminar “Ekonomi Pasca Pilkada” di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Baca: Selasa Ini, Batas Terakhir Perbaikan Bacaleg Bermasalah di KPU
Dijelaskan Didik, di era Presiden Suharto, cadangan devisa Indonesia relatif lebih kecil di kisaran 30 - 35 miliar dolar AS, tapi terbilang masih bisa mengendalikan ekonomi sebelum dilanda krisis moneter di 1998.
Namun menurutnya, di era Presiden Jokowi, dengan cadangan devisa yang lebih tinggi, yakni 119,8 miliar dolar AS pada Juni 2018 cenderung lebih berat karena dipengaruhi kondisi eksternal. Selain itu, dengan kondisi pelemahan Rupiah seperti sekarang berpotensi menghambat laju impor.
“Nilai tukar rupiah kita tidak terjaga dengan sebaiknya. Dibiarkan saja, tidak terkontrol dan faktor-faktornya tidak dikembangkan dengan baik,” tandas Didik.