Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku sangat heran dengan munculnya konflik antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukota dan Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas), terkait kebijakan impor beras Pemerintah.
Darmin lalu memceritakan awal mula diputuskannya impor beras yang diputuskan oleh pemerintah tahun ini. Disepakati, beras yang akan diimpor sebanyak 2 juta ton.
Sebagai ketua kelas dari para menteri ekonomi di Kabinet Jokowi-JK, Darmin kemudian memanggil para menteri yang terkait dengan persoalan beras, berserta direktur utama Bulog untuk rapat bersama di kantor Kemenko Perekonomian.
Rapat yang dilakukan 15 Januari 2018 tersebut dihadiri semua pihak yang terlibat. Yakni, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso.
Baca: Menteri Darmin Soal Impor Beras: Diputuskan Sama-sama Kok Sekarang Jadi Perdebatan
Rapat mengagendakan bahasan harga beras yang terus naik sejak akhir 2017 hingga awal 2018.
"Pada waktu itu, harga beras medium dilapangan rata-rata sudah naik jadi Rp 11.300 per kilogram. Seharusnya Rp 9.450 per kilogram," kata Darmin di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Mengantisipasi engan tingginya kenaikan harga beras tersebut, Darmin lalu meminta data stok beras ke Bulog untuk diketahui stok beras tersisanya hanya sekitar 903 ribu ton.
Baca: Menteri Enggartiasto-Kepala Bulog Saling Tuding Soal Impor Beras, Darmin Ragukan Data Kementan
"Sehingga waktu itu kita menggangap ini jadi masalah kalau (stok beras) di bawah 1 juta ton, karena konsumsi kita sebulan bergerak 2,3 juta ton sampai 2,4 juta ton secara nasional," papar Darmin.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian menyebut akan ada produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2018 sebanyak 13,7 juta ton.
Angka tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasional dan stok beras di Bulog.
"Karena sekarang sudah di bawah 1 juta ton stoknya, kita putuskan impor pada waktu itu, pada 15 Januari 2018 impornya 500 ribu ton, dengan catatan Maret kita cek lagi pada waktu panen raya. Ini semua sepakat impor," ujar Darmin.
Memasuki 19 Maret 2019, rapat kembali digelar dengan formasi dan topik yang sama. Saat itu, stok beras di gudang Bulog mengalami penurunan menjadi 590 ribu ton dan ini sudah menjadi lampu merah.
Semakin tipisnya stok beras tersebut dan dengan pertimbangan panen raya berakhir Maret 2018, rapat kembali menghasilkan kesepakatan impor beras sebanyak 500 ribu ton kembali.
Setelah diputuskannya persetujuan impor beras pertama dan kedua.
Pada 28 Maret 2018, kembali digelar rapat dan disampaikan stok beras di Bulog mengalami kenaikan menjadi 100 ribu ton atau menjadi 649 ribu ton, yang dipenuhi dari beras impor serta produksi dalam negeri.
"Waktu itu, sepakat kita enggak mau mengambil risiko, apalagi informasi ada musim kemarau maka diputuskan 28 Maret impor tambahan 1 juta ton. Jadi total 2 juta ton (dari sebelumnya 500 ribu dua kali) dan itu harus masuk akhir Juli 2018," ujar Darmin.
Namun dalam perjalanan, proses impor untuk memasukan 200 ribu ton beras dari India tidak berhasil atau gagal. Darmin, mengaku tidak mengetahui kenapa bisa mengalami kegagalan dan yang tahu hanya Bulog.
Dengan gagalnya impor beras sebanyak 200 ribu ton, maka tersisa impor yang setujui sebanyak 2 juta ton beras, tersisa sebanyak 1,8 juta ton.
"Nah yang sudah masuk (beras impor sekarang) 1,4 juta ton dan yang belum 400 ribu ton, ini diketahui saat rapat akhir Agustus 2018 lalu, bahwa ada 400 ribu ton yang belum masuk," tutur Darmin.
Telah masuknya beras impor sebanyak 1,4 juta ton tersebut, dinilai Darmin membuat stok beras di gudang Bulog mengalami kenaikan sebanyak 2,2 juta ton pada Agustus 2018 karena dipenuhi dari beras impor dan produksi dalam negeri.
"Jadi perdebatan yang terjadi antara rekan-rekan saya, jadi malah dipertanyakan. Impor yang mana yang dibicarakan, enggak ada impor setelah itu, putusan terakhir adalah 28 Maret 2018 dan itu sudah dilaksanakan, walaupun 400 belum masuk," tutur Darmin.
Budi Waseso (Buwas) ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog pada 27 April 2018 untuk menggantikan Djarot Kusumayakti.
Sehingga, rapat yang dilakukan pada Januari 2018 dan dua kali pada Maret 2018, Buwas tidak ada karena belum menjabat sebagai Dirut Bulog.