Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sempat membuka pos pengaduan untuk para korban pinjaman online dari tanggal 4 November hingga tanggal 25 November 2018.
Usai pos pengaduan ditutup, LBH Jakarta telah menerima 1.330 pengaduan korban pinjaman online dari 25 provinsi di Indonesia.
"Sebagian besar masalah tersebut muncul karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online," ujar Jeanny Silvia Sari Sirait, pengacara LBH Jakarta, dalam konferensi pers, Minggu (9/12/2018).
Hal ini, kata dia, terbukti dengan mudahnya penyelenggara aplikasi pinjaman online mendapatkan foto KTP dan foto diri peminjam.
Alih-alih verifikasi data peminjam, ia menyebutkan bahwa foto KTP dan foto diri peminjam kemudian disimpan. Lalu, disebarkan bahkan disalahgunakan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online.
Baca: Pemberi Pinjaman Online Dilarang Mengakses Data Pribadi
Jeanny juga mengatakan pihaknya mencatat penyelanggara aplikasi pinjaman online mengakses hampir seluruh data pada gawai peminjam.
"Hal ini menjadi akar masalah penyebaran data pribadi dan data pada gawai peminjam," jelasnya.
Apalagi, dari pengaduan yang diterima, ia menjelaskan jika setidaknya ada 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online.
Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya :
1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual
4. Penyebaran data pribadi
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas
8. Biaya admin yang tidak jelas
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang
10. Peminjam sudah membayar, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem
11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain
14. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan