Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menyanggah pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pengelolaan bandara dan pelabuhan di Indonesia banyak diserahkan ke investor asing, sehingga bisa menyumbat kedaulatan bangsa.
Menurut Budi, skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) hanya diterapkan untuk bandara dan pelabuhan yang bersifat komersil.
Sementara pemerintah fokus membangun infrastruktur transportasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.
"Kalau saya sih tidak ada. Asbun (asal bunyi). Kami tahu persis mana yang harus kami kerja samakan (dengan asing), mana yang menjaga kedaulatan negara," tegas Budi saat ditemui dalam perjalanannya ke Stasiun Bogor menggunakan KRL, Kamis (4/4/2019).
Budi menjelaskan, satu-satunya pengelolaan pelabuhan yang dilakukan asing adalah PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Baca: Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik, Fadli Zon : Ia Telah Membuat Tuannya Senang
Baca: Kontingen TNI AD yang Juarai Lomba Tembak AASAM 2019 Kembali Ke Tanah Air
Saham perseroan dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) dari Hongkong sebesar 51 persen, sisanya 48,9 persen dimiliki PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.
"Kalaupun sekarang ini ada pelabuhan yang kerja sama dengan asing, itu cuma ada di Jakarta dan itu dilakukan pada zaman sebelum pak Jokowi. Cuma Pelabuhan Priok (JITC) cuma itu," jelasnya.
Sementara untuk Bandara, Budi mengakui tengah membuka tender untuk pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo dengan skema KPBU. Hal yang sama rencananya juga diterapkan untuk Bandara Kualanamu, Medan.
"Itupun kita minta agar lokal kita tetap mayoritas. Aset negara jelas tetap milik kita," kata dia.
"Saya cuma kasih ilustrasi saja ya, negara di London itu (Bandara Heathrow) yang mengelola air navigationnya itu swasta. Kualanamu kita lagi diskusi untuk konsensi tapi hanyabterbatas pada mainside," tambahnya.
Selain itu, Budi menjelaskan anggaran pemerintah banyak dialokasikan untuk pembangunan di daerah 3T. Sebagai contoh Bandara Miangas, Sulawesi Utara dan Bandara DC Saundale di Pulau Rote, NTT.
"Miangas itu hampir 500 kilometer dari Manado, cuma 400 KK, presiden sudah dua kali ke sana, jadi itu justru menunjukkan pemersatuan NKRI kita lakukan di sana. Kita lihat rote, itu secara ekonomis relatif tidak maksimal tapi kita bangun," paparnya.
"Jadi dalam kerja sama itu kita sangat hati-hati, kalaupun ada itu konsesi kita tetap mayoritas dan kita lakukan pada kegiatan-kegiatan yang tidak membahayakan," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam debat pilpres 2019, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto khawatir terhadap pengelolaan bandara dan pelabuhan yang diserahkan ke investor asing.
"Kok dengan gampang dikelola asing. Dengan segala hormat saya tidak terima. Bukan kita antiasing, ini menyangkut national security. Kami khawatir. Pelabuhan dan bandara adalah suatu saluran nafas. Dalam militer, objek vital itu sasaran apakah itu bandara, jalan," ujar Prabowo dalam debat keempat di Hotel Shangrila, Jakarta.