Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta para menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Kerja bisa menjaga kredibilitas dan muruah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, para menteri ekonomi harus berupaya keras mewujudkan target-target yang disampaikan Presiden Ketujuh RI itu.
Baca: Apa yang Membuat Pakar HTN Ini Yakin 99,99 Persen Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak? Ini Analisisnya
Misbakhun menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/6/2019).
Agenda raker itu adalah membahas kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020.
“Kepada Menkeu, saya ingin pastikan bahwa pidato presiden mengenai angka pertumbuhan tidak terkoreksi lagi di ruang ini,” ujar Misbakhun.
Legislator Partai Golkar itu mencatat target pertumbuhan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tentang nota keuangan RAPBN 2017 dan 2018 telah dikoreksi oleh Menkeu.
Misbakhun menilai koreksi itu bisa berimbas pada kredibilitas Presiden Jokowi dan pemerintah.
“Tugas kita bersma menjaga muruah presiden. Menteri adalah pembantu presiden dan kita politisi pendukung presiden,” tegasnya.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, nilai pernyataan presiden sangat tinggi. Terlebih, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya dalam forum yang sangat tinggi, yakni pidato kenegaraan di depan DPR.
“Saya tidak ingin 2019 ini apa yang menjadi isi pidato presiden mengenai pertumbuhan ekonomi kemudian dikoreksi oleh menteri keuangan,” tegasnya.
Misbakhun juga mendorong pemerintah memiliki angka pasti tentang tax ratio. Dalam catatan politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu, angka tax ratio masih simpang siur.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu memerinci, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun. Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun, sehingga angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.
Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen. “Jadi berapa tax ratio ini, jangan sampai simpang siur.
Selisih 0,1 persen pun angkanya tetap triliunan,” tegasnya.