Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Asosiasi Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mengapresiasi adanya Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang di bidang Ketenagakerjaan.
"Apjati siap membantu pemerintah untuk memenuhi kuota tenaga kerja skill yang diminta pihak Jepang," ujar Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah, Selasa (25/6/2019) kemarin, dalam pernyataannya.
Ayub menjelaskan, sebagai mitra pemerintah Apjati terpanggil untuk bersama-sama pemerintah agar bisa memenuhi kuota yang disepakati sesuai jadwal. Apjati sudah berpengalaman dalam mempersiapkan infrastruktur untuk membantu pemerintah mencapai target penempatan PMI ke tokyo.
Terkait layanan PMI di luar negeri, Ayub menambahkan pihaknya telah buka Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) P3MI di Jepang untuk mendukung pemerintah merealisasikan MoU sesuai target.
Sebelumnya, seperti diberitakan media, Pemerintah Indonesia telah meneken kerja sama dengan pemerintah Jepang mengenai ketenagakerjaan. Perjanjian ini berupa kerja sama penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang.
Pemerintah Jepang sendiri membuka peluang kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing dengan keterampilan spesifik. Total kuota tenaga kerja yang dibutuhkan Jepang adalah 345.150 orang.
Baca: Info Lengkap Jakarta Fair 2019 Beserta Tiket Masuk, Jadwal Konser dan Rute Bus Transjakarta
"Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi jabatan-jabatan di sektor formal yang banyak dibutuhkan di Jepang," kata Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri.
Hanif mengatakan, pihaknya diarahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk dapat mengisi 20% dari kebutuhan tenaga kerja khusus di Jepang.
"Berdasarkan arahan Wakil Presiden, Pemerintah Indonesia menargetkan agar tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi 20% atau 70ribu orang dari kuota tersebut," jelas Hanif.
Baca: Terkait Situasi Keamanan MK Hingga Hari Ini, Polri : Cukup Kondusif
Pada kesempatan yang sama Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli Hassoloan menambahkan kandidat tenaga kerja berketerampilan spesifik terbagi ke dalam 4 kategori. Pertama, new comer alias calon pekerja dari Indonesia yang sama sekali tidak memiliki pengalaman magang di Jepang.
"Kedua, Ex-TIT in Indonesia, calon pekerja Indonesia yang memiliki pengalaman magang atau Technical Intern Trainee (TIT) di Jepang. Ketiga, Ex-TIT di Japan pekerja Indonesia yang sudah memiliki pengalaman magang dan meneruskan pekerjaan di Jepang," kata Maruli.
Baca: 10 Daftar Kelompok Massa yang Ajukan Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Besok
Yang terakhir kategori student, maksudnya calon pekerja Indonesia yang baru saja lulus dari pendidikan formal di Jepang dan berencana melanjutkan bekerja di Jepang.
Maruli mengatakan Kemnaker akan fokus menyalurkan tenaga kerja yang pernah magang ataupun sekolah di Jepang. Tenaga kerja kategori tersebut menurutnya dapat lebih mudah diterima.
Baca: Gara-Gara Sistim Zonasi, Pelajar Ini Berniat Bunuh Diri karena Tidak Bisa Masuk Negeri
"Di Jepang kan masalah besarnya bahasanya, makanya kita fokus ke yang sekolah dan pernah magang disana. Jadi mereka bahasa udah bagus, lalu skillnya ada, ya yasudah mereka bisa mudah diterima," kata Maruli.
"Untuk pendaftarannya pantau saja Disnaker, atau Kemnaker, kami akan update infonya nggak lama lagi," tambahnya.
14 sektor yang sedang dibutuhkan adalah:
1. Care worker
2. Building Cleaning Management
3. Machine Parts and Tooling Industries
4. Industrial Machinery
5. Industry Electric
6. Electronics
and Information Industries
7. Construction Industries Shipbuilding and Ship Machinery Industry
8. Automobile repair and maintenance
9. Aviation Industry
10. Accomodation Industry
11. Agriculture
12. Fishery and Aquacultur
13. Manufacture of food and beverages
14. Food service industry.