Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pasca kecelakaan pesawat Boeing Max yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia, Federal Administration Aviation (FAA) selaku otoritas Badan Penerbangan Sipil Amerika memberlakukan larangan penerbangan bagi pesawat 737 Max keluaran Boeing.
Adapun larangan penerbangan yang diterbitkan FAA berlaku sejak 15 Maret 2019.
Pemerintah Indonesia sendiri telah memberlakukan larangan tersebut sejak 12 Maret lalu menyusul kecelakaan pesawat yang terjadi di perairan Tanjung Karawang pada Oktober 2018.
Lion Air sendiri memiliki 10 pesawat 737 Max 8 yang kini harus terparkir di sejumlah bandara tanah air akibat pemberlakuan larangan tersebut.
Direktur Utama Lion Air Group Edward Sirait bilang parking fee yang harus ditanggung mencapai Rp 6 juta setiap harinya. "Perhari Rp 6 juta, kalikan saja dengan 10 pesawat yang kami miliki dan sudah berapa lama ini (larangan berlaku)," ujar Edward, Kamis malam (27/6).
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sejauh ini pihak Lion Air telah mengucurkan dana sekitar Rp 6 miliar. Pengeluaran ini belum termasuk biaya perawatan yang harus dikeluarkan bagi pesawat-pesawat tersebut.
Baca: Lion Air Pindahkan Semua Penerbangan dari Hussein Sastranegara ke Kertajati Mulai 1 Juli 2019
Edward mengungkapkan hingga saat ini Lion Air masih menunggu dan menghormati proses penyelidikan. "Sampai sekarang masih bergulir di Amerika, kita menanti," ujar Edward.
Ia menambahkan, pihak Boeing tentunya juga mempertimbangkan nasib para maskapai pengguna 737 Max 8. Sebagai pengelola maskapai, Edward menyebut Lion Air berusaha mematuhi aturan yang berlaku.
Namun, ia meyakinkan sejauh ini belum ada opsi untuk mengakhiri kerjasama dengan pihak boeing. "Kita masih menunggu, setelah ada tahapan hukum yang lebih jelas baru kita bersikap, jelas Edward.
Menurut Edward, hingga saat ini Boeing belum memberikan tanggapan atau solusi secara bisnis terkait masalah ini. Jika tak kunjung mendapatkan respons maka pihak Lion Air tidak menutup kemungkinan untuk mengambil inisiatif. "Kita sudah siapkan, tapi harus ada dasar dan intinya tadi menanti tahapan hukum yang jelas," tandas Edward.