Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I meningkatkan penyaluran Elpiji 3kg sebanyak 107 persen atau setara dengan 432 ribu tabung per hari.
Sedangkan Elpiji Non Subsidi meningkat sebanyak 105 persen, setara dengan 117 Metriks Ton per harinya saat momentum Lebaran 2019.
Pasca-Lebaran 2019, konsumsi Elpiji baik subsidi maupun non subisidi kembali berangsur normal.
"Penyaluran elpiji kami kembalikan ke jumlah normal. Di wilayah Sumut, rata-rata konsumsi normal untuk Elpiji 3kg sebanyak 400 ribu tabung per hari. Sedangkan untuk Elpiji non subsidi sejumlah 113 Metriks Ton (MT) per hari," ujar Roby Hervindo, Unit Manager Communication & CSR MOR I, Jumat (28/6/2019).
Kembalinya konsumsi elpiji ke kondisi normal juga terjadi di Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai. Meski sempat mengalami penambahan penyaluran, konsumsi elpiji di kedua wilayah tersebut kini berangsur normal.
"Menjelang dan setelah lebaran, penyaluran elpiji 3 kg ke Tanjung Balai ditambah hampir 18 ribu tabung. Sementara Kabupaten Asahan ditambah 77.240 tabung," sambung Roby.
Baca: Pertamina Terus Pasok Elpiji Untuk Dapur Umum Banjir Samarinda
Konsumsi normal elpiji 3kg di Kabupaten Tanjung Balai berada di kisaran 20 ribu tabung per hari. Sementara Kabupaten Tanjung Balai sebanyak 4.251 tabung per harinya.
Menyikapi laporan warga perihal tingginya harga elpiji 3 kg di kedua kabupaten tersebut, Roby memastikan harga Elpiji bersubsidi di 610 pangkalan Kabupaten Asahan dan 118 pangkalan di Kabupaten Tanjung Balai sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan. HET untuk Kabupaten Tanjung Balai adalah Rp 16.500 dan Kabupaten Asahan Rp. 17.000 di tingkat pangkalan.
"Kami tengarai ini aksi pengecer yang berusaha meraup keuntungan dengan menaikan harga. Oleh karenanya kami menghimbau warga agar membeli elpiji di pangkalan resmi Pertamina," tutur Roby.
Pertamina menegaskan kembali ke agen dan pangkalan untuk tidak menjual Elpiji bersubsidi ke para pengecer. Agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar akan menghadapi sanksi dari Pertamina, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha (PHU).