Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar kesehatan Dr Hermawan Saputra mengingatkan pengambil kebijakan agar konsisten menerapkan semangat otonomi daerah dalam masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK).
Hermawan berpendapat, layanan kesehatan ke masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus disebar secara merata ke semua daerah.
"Kesehatan adalah tanggung jawab yang harus didesentralisasikan" tegasnya saat menjadi penanggap dalam diskusi "Menagih Janji Presiden: Upaya Penyelamatan JKN,"ujarnya di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Hermawan menekankan agar pemerintah tidak hanya merasa cukup dengan BPJSK.
Baca: Jaringan Listrik di Ibu Kota Baru Akan Gunakan Kabel Bawah Tanah
Ia menilai setiap daerah perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Daerah (BPJSKD) yang di kelola pemerintah daerah untuk daerah sebagai bagian dari upaya disentralisasi kesehatan, hak tersebut merupakan perintah UU yang wajib dijalankan.
“Jadi model kapitasi BPJSK ke depan sebaiknya dikelola Pemda melalui BPJSKD, jadi tidak berpusat seperti sekarang ini," tuturnya.
Baca: Mendadak Muncul Wacana Mobil LCGC Kena PPnBM 3 Persen, Mobil Listrik Nol Persen
Akademisi Universitas Indonesia ini juga mengkritik kebijakan Jokowi dalam hal penerapan JKN, dalam penilaian Dr. Hermawan Saputra pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi patut diragukan komitmennya dalam implementasi JKN.
"Jokowi tidak punya komitmen, buktinya ini sudah lima tahun tetapi masalah JKN belum juga kelar, padahal kesehatan bagian dari amanah Nawacita,” ujarnya.