Baca tanpa iklan
Laporan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah mengenalkan kebijakan transformasi ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas.
Hal itu disampaikan dalam seminar nasional bertema "Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju" yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di Borobudur Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Di kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, mengatakan transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan.
“Transformasi ekonomi yang terjadi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat,” kata Menko Darmin dalam seminar.
Baca: Fakta Menarik Angga Fauzan, Seorang Anak Pembantu, Dulu Jual Es Buah Kini Lulus S2 di Skotlandia
Baca: Hasil Barito Putera vs PS Tira Persikabo: Terjadi Enam Gol, Tuan Rumah Takluk
Baca: Ustaz Yusuf Mansur Bakal Jadi Khatib Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal
Darmin menerangkan, kebijakan transformasi ekonomi itu terdiri atas 5 (lima) pilar utama, yaitu pertama, Optimalisasi pembangunan infrastruktur, kedua, Penguatan implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi, ketiga, Minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek.
Pilar keempat Efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta kelima Konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan.
"Agar kelima pilar berjalan baik, pemerintah memperkuat koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta kebijakan dari kementerian teknis," ujar dia.
Ia mengatakan, salah satunya contoh transformasi ekonomi yang digagas oleh pemerintah adalah pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah.
"Jadi tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya offtaker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik," ungkap dia.
Ia menerangkan, kebijakan transformasi ekonomi dipicu oleh faktor luar dan dalam negeri, seperti tantangan ketidakpastian karena dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Selain itu penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia, serta pelonggaran kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara.
Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla (JK) dalam keynote speechnya menjelaskan, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, untuk meningkatkan kemakmuran warga negara.
“Untuk mentransformasikan ekonomi kita menjadi lebih maju, diperlukan penguasaan teknologi, modal dan skill, dan juga bahwa inti dari transformasi yaitu untuk melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur,” tuturnya.
Dalam setiap proses transformasi ekonomi, lanjut Wapres JK, terdapat resiko yang perlu ditangani.
Namun, resiko ini bisa diselesaikan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
“Diperlukan juga kebijakan yang keras, pemimpin yang kuat untuk mengubah ekonomi. Birokrasi kita juga harus cepat, dan ekspor pun harus ditingkatkan, serta APBN harus efisien,” imbuh Wapres JK.