Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memang tengah membuka peluang investasi sebesar-besarnya untuk para investor dalam upaya membangun perekonomian Indonesia.
Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam visi pemerintahannya pada periode kedua, yang ia sampaikan beberapa waktu lalu.
Hal itu pun menjadi sorotan Direktur Utama Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi.
KCN merupakan pemegang konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda dan kehadirannya dianggap memiliki peranan untuk mengurangi beban pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur laut sebagai penopang logistik nasional.
Widodo Setiadi mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif program tersebut karena ia menilai program ini tentunya bisa menjadi pedoman bagi KCN dalam melakukan bisnis, khususnya di bidang pelabuhan.
"Saya sangat mendukung program pemerintah ini, karena sebetulnya buat kami yang ingin bergerak di bidang kepelabuhanan, itu kan menjadi semacam ada pedomannya," ujarnya, saat ditemui di Kompleks KG Group, Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Ia pun secara terbuka menyampaikan dalam dunia bisnis, kepastian investasi merupakan hal yang sangat penting.
Begitu pula yang diinginkan oleh pihaknya selaku investor, "Kan kalau di bisnis itu, kami menghitungnya kepastian investasi kami bagaimana?,".
Widodo Setiadi menekankan, suatu hal yang wajar jika para pelaku bisnis mengukur waktu hingga untuk diberikan kepada siapa manfaat investasi tersebut.
"Apa yang kami keluarkan, akan kembali return of investment nya berapa lama? manfaatnya buat semua pihak apa? itu kepastian, jadi pedoman," tegasnya.
Baca: Sengketa KCN dan KBN Berlanjut, Pengamat: Investor Enggan Tanamkan Modal
Kendati demikian, sebagai investor, ia berharap agar pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan yang terkait dengan investasi.
Hal itu agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah sebagai regulator.
"Tetapi yang kami garisbawahi juga adalah sebetulnya pemerintah ini juga harus mengevaluasi, memonitoring semua kebijakannya," papar Widodo Setiadi.