News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sinarmas, Ciputra, Agung Podomoro, dan Cowell Siap Ekspansi ke Ibu Kota Baru

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Foto udara kawasan Jalan Samboja - Semoi, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota yang baru, Senin (26/8/2019). Lokasi yang menjadi pusat Pemerintahan Republik Indonesia akan terletak di sebagian kawasan Penajam Paser Utara, dan sebagian di wilayah Kutai Kartanegara. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah perusahaan pengembang properti besar sudah sangat siap untuk menggarap di ibu kota baru Kalimantan Timur.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang Real Estat Indonesia (REI), Hari Gani di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

"Developer besar ini tinggal menunggu undangan, saya rasa anggota kami tidak sedikit yang punya land bank di sana (Kalimantan Timur). Mereka siap untuk ekspansi ke ibu kota negara," ucap Hari. 

Beberapa pengembang yang dimaksud di antaranya Sinarmas Land, Ciputra Development, Agung Podomoro Land hingga Cowell Development.

"Bahkan mereka ada yang sudah 15 tahun sudah mulai bisnis di kawasan Kalimantan. Saya sudah survei ke sana dua minggu lalu kebetulan diundang jadi pembicara," paparnya.

Hari menyebut REI saat ini menunggu kepastian konsep ibu kota negara baru sekaligus kewenangan yang diberikan dari pemerintah kepada pengembang swasta.

Baca: 5 Tempat Wisata di Kutai Kartanegara, Dekat Ibu Kota Baru Indonesia

Konsep tersebut menjadi acuan pengembang untuk menggagas langkah bisnis apakah diposisikan sebagai sub-developer, kemudian terkait harga properti per meter persegi, skema investasi, dan mekanisme pembayaran cash/kredit.

Jika sudah diputuskan, REI memastikan pengembang swasta akan ikut menggarap kawasan komersil di Penajam Paser dan Kutai Kartanegara.

"Kami (REI) sudah dimintai masukan melalui Bappenas setahun sebelum Pak Presiden (Joko Widodo) mengumumkan ibu kota negara. Pada prinsipnya pemerintah ingin swasta terlibat. Sekarang masih belum terlihat berapa nilainya karena belum ada infrastruktur yang dibangun di sana," tukasnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini