Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Organda menilai edaran soal larangan penggunaan solar bersubsidi yang dikeluarkan dan diberlakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap pembatasan pembelian truk roda enam ke bawah sebagai sebuah kebijakan yang kontra produktif dalam mendukung industri angkutan darat.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Angkutan Barang DPP Organda Kody Lamahayu. Menurutnya, sikap organisasi tersebut terkait kebijakan itu yakni akan mendukung segala regulasi pemerintah selama regulasi tersebut mampu memperkuat eksistensi tugas dan fungsi pemerintah dalam menjaga iklim yang kondusif.
"DPP Organda menolak Surat yang diberlakukan oleh BPH Migas mengenai pembatasan jumlah pembelian untuk kategori truk angkutan barang Roda 6 ke bawah, maupun larangan pengisian solar bersubsidi ke angkutan barang yang gunakan truk lebih dari 6 roda khususnya truk trailer pengangkut komoditas ekspor impor. Ini akan melemahkan industri angkutan barang dengan mengurangi fungsi sunsidi tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.
Baca: Berikut Daftar Negara-negara yang Disebut Terperangkap Jebakan Utang dari China
Baca: Tak Cuma Ogah Oper Cristiano Ronaldo, Higuain Bikin Ulah di Juventus
Baca: Terjebak Api Karhutla Kaltim, Sepasang Orangutan Ditemukan Mengenaskan di Atas Pohon
Ia menambahkan, pemberlakuan kebijakan BPH Migas tersebut justru dapat menimbulkan permasalan baru yang lebih berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa.
Pasalnya, hal itu bukan merupakan solusi yang tepat untuk menyikapi permasalahan over kuota penggunaan BBM Tertentu termasuk pendistribusiannya yang kurang tepat sasaran.
"DPP Organda berharap agar pemerintah secepatnya menyiapkan solar subsidi untuk angkutan barang ekspor/impor yang ber plat kuning dengan pengawasan yang melekat dari pemerintahan."