Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pemerintah telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas.
Kelima destinasi wisata Super Prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang.
Meski sempat terkendala pengadaan lahan, terutama Danau Toba, dan Borobudur, yang memerlukan lahan luas guna mendukung infrastruktur khusus akses jalan menuju Bandara Internasional, namun secara umum perkembangannya cukup positif, dan akan segera dilakukan ground breaking.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Bali Baru Kementerian Pariwisata dan Ketua Kelompok Kerja Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Hiramsyah Sambudhy Thaib menjelaskan, perkembangannya positif dan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Danau Toba akan ground breaking 10 Oktober ini," sebut Hiramsyah kepada Kompas.com, Minggu (27/9/2019).
Baca: Sales Motor Dianiaya Hingga Tewas karena Tak Bisa Menunjukkan Alamat Perempuan Bernama Ayu
Baca: Live Streaming TV Online Indosiar Bali United vs Kalteng Putra Liga 1 2019, Akses di Sini
Baca: 3 Member Apink Kalap Habiskan Lebih dari 5 Menu Makanan Begitu Mendarat di Jakarta
Hingga September 2019, lanjut Hiramsyah, terdapat tujuh investor atau Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvetasi di Danau Toba.
PMA tersebut berasal dari berbagai negara di Asia, terutama China, Jepang, dan Korea Selatan.
Total nilai investasi dari ketujuh PMDN dan PMA yang masuk tersebut sebesar Rp 6,1 triliun dengan fokus pengembangan pada fasilitas akomodasi atau hotel.
"Masuknya mereka mendorong kami untuk mempercepat pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba," imbuh Hiramsyah.
Sementara groundbreaking untuk destinasi lainnya seperti Borobudur akan dilakukan pada akhir tahun, dan yang lainnya yakni Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang pada kuartal I-2020.
Percepatan pembangunan lima destinasi wisata super prioritas ini juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kucuran anggaran senilai Rp 7,1 triliun pada tahun depan.
Anggaran tersebut melonjak signifikan bila dibandingkan tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp 1,7 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran fantastis dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas, sumber daya air, perumahan dan pemukiman.
"Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur," kata Basuki.
Keindahan Komodo di Pulau Komodo.
Untuk diketahui, pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia memang tercatat sangat pesat yaitu 12,58 persen dibandingkan rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya 5,6 persen, dan juga ASEAN yaitu 7 persen.
Dengan mulai siapnya destinasi super prioritas ini, Hiramsyah mengharapkan, pada 2020 dan ke depannya pertumbuhan sektor pariwisata dapat bertahan di level dua digit namun dengan angka lebih besar, sekitar 20 persen.
Investasi yang terus tumbuh Target tersebut bukan tanpa alasan jika bertolak dari pencapaian yang tetap menunjukkan tren positif.
Hiramsyah mengungkapkan, pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan investasi sebesar 32 persen.
Angka ini mengungguli pertumbuhan total investasi keseluruhan sektor yang hanya sebesar 13 persen.
Pertumbuhan investasi pariwisata tersebut terdiri dari PMDN yang melonjak 188 persen dan PMA yang meningkat 32 persen.
Sementara tahun 2018, pertumbuhan investasi sektor pariwisata menurun 10 persen.
Namun, penurunan ini masih di atas angka pertumbuhan total investasi keseluruhan sektor yang mencapai 4,1 persen.
"Pertumbuhan investasi pariwisata tersebut terdiri dari PMDN yang meningkat 42 persen dan PMA yang turun sebesar 28 persen," urai Hiramsyah.
Kontribusi terbesar berasal dari modal asing yakni senilai 952,95 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 13,5 triliun.
Sementara modal dalam negeri sekitar 655,7 juta dollar AS atau setara Rp 9,3 triliun.
Adapun jumlah proyek yang terealisasi sebanyak 2.668 proyek dari PMA dan 586 proyek dari PMDN.
Jika kelima destinasi wisata super prioritas tersebut telah dimulai pembangunannya, Hiramsyah memprediksi, sektor pariwisata akan tumbuh lagi dan menjadi penyumbang utama devisa pada tahun 2020.
Hal ini karena sektor pariwisata memenuhi hampir semua persyaratan, yakni mudah, murah, cepat, dan juga memenuhi aspek pemerataan ekonomi yang berdampak sampai ke lapisan paling bawah atau biasa disebut trickle down effect.
Lima destinasi super prioritas ini merupakan bagian dari 10 Bali Baru dengan pengembangan KEK Pariwisata yang membutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun.
Dari total investasi tersebut, 32 persen atau Rp 170 triliun berasal dari pemerintah dan sebesar 68 persen atau 330 triliun diharapkan bersumber dari investasi PMDN dan asing.
Sementara target pemerintah adalah membangun 100 KEK Pariwisata, mengikuti kesuksesan Nusa Dua Bali yang menjadi penggerak pariwisata di daerahnya.
KEK Pariwisata adalah kawasan industri pariwisata yang sekurang–kurangnya terdiri dari enam jenis usaha pariwisata, yakni jasa makanan dan minuman, daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan.
Kemudian penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran, serta spa.
Sejauh ini sudah terdapat 4 KEK Pariwisata di area destinasi 10 Bali Baru, yaitu KEK Pariwisata Tanjung Lesung seluas 1.500 hektar dengan total investasi sekitar 4 miliar dollar AS (Rp 56,7 triliun), dan KEK Pariwisata Mandalika seluas 1.035,67 hektar dengan investasi 3 miliar dollar AS (Rp 42,5 triliun).
Kemudian KEK Pariwisata Morotai seluas 300 hektar dan investasi 2,9 miliar (Rp 41,08 triliun), disusul KEK Pariwisata Tanjung Kelayang Belitung seluas 324,4 hektar dengan nilai investasi 1,4 miliar (Rp 19,8 triliun).
Sedikitnya 12 KEK Pariwisata lainnya juga sudah siap dan tiga di antaranya dalam proses penetapan yakni Tanjung Gunung, Sungai Liat, dan Singosari.
Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Ground Breaking Kawasan Wisata Danau Toba 10 Oktober, 7 Investor Tanamkan Modal Rp 6,1 Triliun