Baca tanpa iklan
Oleh pihak Kementerian PUPR sendiri diakui bahwa salah satu alasan penyerangan adalah tak adanya pelibatan warga lokal.
Menurutnya, penguatan di jajaran stafnya akan menghindarkan munculnya kejadian sejenis.
Baca: Lawatan Pertama ke Luar Negeri, Jokowi Hadiri KTT ASEAN Ke-35 di Bangkok
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68/2019 yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kata Wempi, hal itu dibolehkan.
Semisal, di pasal 68 Perpres itu, disebutkan bahwa 'dapat diangkat lima orang staf khusus kementerian'. Dan merekalah yang nantinya bertugas membantu hingga memberikan saran serta pertimbangan.
"Wajar bila presiden memberi tugas agar saya melakukan pengawasan dengan baik. Sebab anggaran di Kementerian PUPR memang sangat besar. Staf mumpuni dibutuhkan untuk melaksanakan perintah Pak Jokowi itu," katanya.
Karena itulah dia mengingatkan agar birokrasi kementerian memberikan dukungan penuh kepada dirinya dalam melaksanakan perintah Presiden Jokowi dimaksud.
"Mari kita bekerja bersama-sama dalam melaksanakan visi pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi," ujarnya.