Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Interupsi terkait pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya mewarnai rapat paripurna ke-7 DPR RI pembukaan masa sidang II tahun 2019-2020, Senin (13/1/2020).
Tiga anggota DPR RI meminta agar pimpinan DPR untuk membicarakan realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya.
Salah satunya yakni anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Andre berharap DPR dapat membongkar kasus yang dinilai lebih besar daripada skandal Century tersebut untuk menjawab harapan rakyat.
"Harapan saya dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini," ujar Andre, dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK turut memiliki pemikiran serupa. Namun, Amin berharap pembentukan pansus tak difokuskan kepada masalah Jiwasraya semata. Ia menilai pansus harus juga fokus kepada kasus Asabri hingga Garuda.
Baca: Wakil Menteri Keuangan: Jiwasraya Gagal Bayar, Pengawasan Intenal Loyo
"Ini saya kira momentum yang tepat untuk membentuk pansus. Saya setuju Pansus Jiwasraya dibentuk, tapi tidak sebatas Jiwasraya, saya setuju pembentukan Pansus Asabri, Garuda," ujar Amin.
Baca: Sri Mulyani, Berani Ungkap Skandal Garuda tapi Bungkam di Kasus Jiwasraya
Sementara anggota DPR terakhir yang meminta pembentukan pansus Jiwasraya adalah Arwani Thomafi yang berasal dari Fraksi PPP. Arwani meminta seluruh anggota DPR dapat memberi perhatian pada masalah Jiwasraya, Asabri dan BPJS Tenaga Kerja.
"Terkait dengan apa yang diresahkan oleh sebagian masyarakat dengan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan, tadi juga disebut persoalan Jiwasraya, ada juga Asabri, ada juga persoalan BPJS Tenaga Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita," kata Arwani.