Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MORODEMAK – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong literasi keuangan terhadap nelayan melalui sinergi Program Pemberdayaan Kepada Nelayan Tangkap di Morodemak, Jawa Tengah (19/2/2020).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan dan memberikan keterampilan untuk pengolahan ikan sehingga memiliki nilai lebih. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya kepada nelayan, namun juga kepada istri nelayan.
Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari menyebutkan kerjasama ini merupakan bentuk upaya Bank BRI dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses dan edukasi keuangan kepada masyarakat pesisir. Saat ini jumlah nelayan di Morodemak tercatat 1.085 orang terdiri dari 160 Pemilik Kapal, 925 Anak Buah Kapal (ABK).
“Dengan adanya sinergi antara Bank BRI dengan KKP harapannya mampu memberikan nilai tambah sehingga menggerakkan ekonomi kerakyatan bagi nelayan di Morodemak,” imbuhnya.
Baca: Dengan BRISPOT, Pencairan Pinjaman di BRI Jadi Lebih Praktis
Dalam kegiatan ini, nelayan akan mendapatkan pelatihan bersertifikasi dan praktek pengolahan ikan sehingga mampu meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas usahanya. Sebelumnya, Bank BRI bersama KKP telah meluncurkan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai identitas tunggal pelaku usaha yang tervalidasi secara online sehingga memudahkan akses layanan jasa perbankan, sarana efektif untuk menentukan kebijakan, monitoring dan evaluasi program pemerintah.
“Untuk tahap awal telah dicetak lebih dari seribu kartu khusus piloting di Jawa Tengah, selanjutnya akan diterapkan secara Nasional,” urai Supari.
Baca: Begini Hasil RUPS Tahunan BRI Agro
Bank BRI juga terus mendukung program pemerintah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tak terkecuali kepada nelayan. Hingga akhir Desember 2019, tercatat BRI telah menyalurkan KUR di Jawa Tengah sebesar Rp 17,1 triliun atau setara 19,1% dari total KUR yang disalurkan BRI di tahun 2019 sebesar Rp 87,9 triliun. (BJN*)