Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan massa dari berbagai komunitas memperingati Hari Perempuan Internasional di kawasan Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat atau tepatnya di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu, Minggu (8/3/2020).
Koordinator Aliansi Gerakan Perempuan Anti-Kekerasan (GERAK Perempuan) Lini Zurlia mengatakan aksi tersebut menyoroti pentingnya gerakan sistemik untuk menghadapi kekerasan terhadap perempuan yang menurutnya juga berlangsung sistemik.
"Kekerasan tersebut dilandasi oleh nilai hetero-patriarki yakni nilai yang memberikan keistimewaan lebih pada laki-laki biologis (cisgender), heteroseksual, dan maskulin," ujarnya.
Ada enam tuntutan massa aksi GERAK Perempuan dalam Hari Perempuan Sedunia 2020 ini, diantaranya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker) hingga RUU Ketahanan Keluarga.
"RUU Ketahanan Keluarga masuk ke Prolegnas prioritas 2020 menunjukkan sejumlah pengaturan yang tidak hanya mengintervensi ranah pribadi, tetapi juga akan semakin memperkuat ketidakadilan gender di masyarakat," ujarnya.
Baca: Ngabalin Tuding Banyak Informasi Hoaks Virus Corona Bersumber dari Media Sosial
Sementara itu, Matthew Girsang, panitia acara menilai RUU Ciptaker sangat merugikan para pekerja, terutama pekerja perempuan.
Baca: PO Pandawa 87 Kini Miliki Bus Mewah Berchassis Volvo B11R Garapan Karoseri Adi Putro
Sehingga dalam aksi tersebut, para serikat buruh dilibatkan untuk menyuarakan aspirasi.
"Peserta kita nanti banyak banget dari buruh buat datang karena kita tahu sendiri kan omnibus law ini merugikan buruh apalagi buruh yang perempuan. Jadi mereka sudah jatuh, ketimpa tangga, dimakan macan," kata dia.
Enam tuntutan massa aksi Gerak Perempuan dalam Hari Perempuan Sedunia 2020:
1. Tuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan
2. Bangun sistem perlindungan komprehensif bagi perempuan
3. Cabut kebijakan diskriminatif gender
4. Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
5. Tolak omnibus law, RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga
6. Hentikan agenda pembangunan yang berpihak pada investor