Supomo: LPDB-KUMKM Harus Punya SOP dan Guidance Yang Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai dilantik Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang baru menggantikan Braman Setyo, Supomo langsung menyiapkan beberapa program strategis.

"Pertama saya ingin LPDB-KUMKM punya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dana bergulir yang jelas. SOP itu di antaranya tentang persyaratan yang ramah bagi pelaku Koperasi dan UMKM," ungkap Supomo usai acara serah terima jabatan di kantor LPDB-KUMKM di bilangan Pancoran Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

Dijelasakannya, kemudahan itu tidak akan mengkesampingkan independen dan prudent. Jadi LPDB-KUMKM harus punya SOP dan guidance yang jelas.

"Yang dimaksud ramah dan percepatan yang disampaikan Pak Menteri tadi," tuturnya.

Seperti diketahui, Supomo resmi menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggantikan Braman Setyo yang sudah memasuki masa pensiun. 

“Kemudahan itu tidak akan mengkesampingkan independen dan prudent tadi. Jadi LPDB-KUMKM harus punya SOP dan guidance yang jelas. Yang dimaksud ramah dan percepatan yang disampaikan Pak Menteri tadi,” jelas Supomo.

Supomo juga akan mengajak stakeholders terutama didaerah untuk saling sinergi dalam membantu pelaku koperasi dan UMKM mendapatkan modal usaha melalui pinjaman/pembiyaan dana bergulir. 

“Kita akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengurusi itu, karena gak mungkin cuma satu tangan di Jakarta. Di LPDB-KUMKM gak mungkin menjangkau, karena itu, kita harus membuka diri,” kata Supomo.

Kerjasama dengan stakeholders daerah itu perlu dilakukan guna melakukan percepatan penyaluran dana bergulir. Apalagi menurut Supomo, LPDB-KUMKM tidak memiliki kantor cabang di daerah, sementara pelaku koperasi dan UMKM sebagian besar ada di daerah.

“Jika dibutuhkan untuk percepatan maka cabang didaerah itu perlu banget. Kalau gini-gini aja ya tak masalah, tapi kalau lebih ya harus ada kantor cabang,” ujar Supomo. 

Supomo merupakan mantan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura. Selama pengalamannya memimpin perusahaan tersebut, ia merasa hal yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugasnya, yakni masalah pendampingan pelaku Koperasi dan UMKM di daerah. 

Tantangan terbesar itu adalah pendampingan, dan komunikasi dengan mereka (KUMKM) dan itu suatu kendala bagi LPDB-KUMKM karena tidak punya cabang di sana.

"Saya harus membutuhkan berapa ribu staf di sana. Sekarang mungkin karena teknologi bisa ditingkatkan lagi untuk membantu saya," tuturnya. 

Ia juga mengaku akan konsen terhadap masalah kredit macet atau NPL (Non Performing Loan). Langkah yang akan dilakukan Supomo untuk menekan angka NPL dengan memperkuat pendampingan pelaku Koperasi dan UMKM, baik sebelum mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM, maupun sesudah. 

“Mengenai masalah NPL tadi isunya LPDB-KUMKM tinggi. Jadi kita harus sadar diri bahwa itu tidak baik, mengapa jika itu banyak yang macet terus bergulir berikutnya berkurang. Itu yang jadi konsentrasi saya,” tandasnya.

Tahun ini LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,85 Triliun. Target tersebut tumbuh 8,8 persen dari pencapaian penyaluran dana bergulir tahun 2019 sebesar Rp 1,72 Triliun.

Supomo berjanji koperasi akan menjadi sektor prioritas mendapatkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir.