Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pandemi virus corona (Covid-19) telah berdampak signifikan terhadap perekonomian nasioanal.
Bahkan, Suharso menyebut, perekonomian nasional tengah terpuruk selama lebih dari 22 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.
Menurut Suharso, dampak pandemi Covid-19 ini lebih berat dari krisis finansial Asia pada tahun 1998 lalu.
Baca: Gagal Gelar Resepsi dan Bulan Madu Gara-gara Corona, Angbeen Rishi Tulis Curhatan di Instagram
Baca: Valentino Rossi Sudah Habis? Lorenzo: Dia Masih Berpeluang Raih Juara Dunia ke-10
Hal itu disampaikan Suharso dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui siaran video conference, Kamis (30/4/2020).
"Kita memahami bahwa dewasa ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, barangkali terberat sejak (setelah,red) krisis finansial Asia 1998-1999," kata Suharso.
Baca: Pemerintah Telah Distribusikan 1.492.150 APD untuk Tenaga Medis ke Seluruh Indonesia
Untuk mengantisipasi keterpurukan ekonomi yang lebih jauh, Suharso menilai, pemerintah perlu fokus menyusun kebijakan yang dapat mengakomodasi perbaikan perekonomian nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.
Baca: Manfaat Konsumsi Ikan secara Teratur untuk Kesehatan, di Antaranya Mengobati Depresi
Apabila langkah tersebut tidak dilakukan, maka berbagai target pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diyakini akan meleset.
"Pandemi virus telah memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024," ujar Suharso.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan, tema RKP 2021 yang diusung adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Tentunya dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.