Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, laju perekonomian Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik akibat terdampak pandemi Covid-19.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kondisi ini menyebabkan ratusan ribu perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Data di Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan mencapai 2,9 juta orang, terdiri dari 1,7 juta yang sudah terdata dan 1,2 juta yang masih dalam proses validasi data.
Menanggapi situasi tersebut, BKPM menyiapkan beberapa langkah untuk mendorong perekonomian menggeliat.
Baca: Bangkok Bank Akuisisi 89,12 Persen Saham Bank Permata Senilai Rp 33,66 Triliun
Satu diantaranya adalah dengan mempermudah izin usaha bagi mereka yang ingin mulai membuka usaha di tengah pandemi Covid-19, khususnya di beberapa sektor strategis.
Baca: BCA Siapkan Rp 39 Triliun Uang Tunai untuk Kebutuhan Libur Lebaran
"Kami sedang mendeteksi bagian yang tak terganggu Covid-19, menjalankan garis kebijakan besar Pak Jokowi tentang transformasi ekonomi," ujarnya pada saat melakukan sesi webinar dengan Sandiaga Uno, "Menjadi Investor di Masa Pandemi Covid-19".
Baca: Terpapar Corona, Penjualan Truk Fuso Turun 28 Persen
Dia menjelaskan, beberapa sektor yang dibutuhkan saat ini yakni kesehatan, pangan, energi, serta komunikasi dan teknologi.
"Untuk sektor alat kesehatan saja, kami bisa mengeluarkan izin sebanyak 4.500 sampai 5.000 setiap harinya," kata Bahlil.
Bahlil menambahkan, BKPM terus mendorong investasi besar maupun kecil untuk dapat bermitra dengan para pengusaha nasional, khususnya UMKM untuk meningkatkan investasi dalam negeri.
Pandemi Corona terbukti berdampak terstruktur, sistematis, dan masif terhadap perekonomian Indonesia yang menjadi lesu, sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi untuk terus bertahan.
"Karena itu, saya mengajak kepada para anak muda (milenial) Indonesia ayo jadi pengusaha agar bisa menaikkan penanaman modal dalam negeri (PMDN)," ujarnya.