News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kartu Pra Kerja

Pengusaha Minta Ikut Sertakan Karyawan UMKM Korban PHK ke Program Kartu Prakerja

Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Program Pra Kerja dari Pemerintah. Pendaftaran kartu pra kerja akan dibuka setelah Lebaran.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyatakan, pandemi Covid-19 menimbulkan tiga dampak terhadap perekonomian, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan.

Untuk itu, pemerintah diminta harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan perekonomian secara cepat dan tepat.

Baca: Ketua Umum HIPMI Berharap UMKM Jadi Prioritas Perhatian Pemerintah

Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming mengatakan, pihaknya meminta pemerintah, khususnya dari program kartu pra kerja agar karyawan UMKM yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diikut sertakan.

"Pembicaraan kita di Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi di 34 pengurus provinsi, satu diantaranya masalah program kartu pra kerja. Kita mau paling tidak karyawan UMKM yang di PHK bisa diikut sertakan ke dalam program kartu pra kerja," ujarnya saat teleconference bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Baca: PGRI: Pandemi Berdampak Signifikan untuk Kesejahteraan Guru Swasta

Menurutnya, karyawan UMKM yang di PHK dan ikut serta ke dalam program kartu pra kerja diharapkan tidak perlu sampai 100 persen.

Namun, paling tidak ada karyawan UMKM yang di PHK yang masuk dalam program kartu pra kerja tersebut. Anak-anak Hipmi, dimana pengusahanya adalah pengusaha muda dan rata-rata semua UMKM," kata Maming.

Maming menambahkan, masih banyak yang usahanya tidak bagus karena pandemi Covid-19, sehingga kolaps atau tidak bisa membayar anggaran ke bank.

"Karena itu, kita perlu perhatian khusus dari pemerintah, khususnya pengusaha-pengusaha kecil. Kalau pengusaha besar menurut saya boleh dikasih perhatian, tapi tidak bisa dikasih perhatian penuh," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini