Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan tidak menyerahkan data 15,7 juta pekerja penerima program bantuan subsidi upah secara langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Kita serahkan secara bertahap dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Agus menjelaskan penyerahan data bertahap dilakukan agar pihaknya mudah melakukan pengecekan ulang data serta memudahkan pengevaluasian.
"Juga untuk memudahkan melakukan rechecking, melakukan monitoring atau evaluasi untuk tahap berikutnya, agar program ini benar-benar berjalan dengan baik," kata dia.
Baca: Rapat dengan Menaker, Komisi IX Minta Penjelasan Terkait Program Subsidi Upah Bagi Pekerja
Dia mengatakan pekerja yang direncanakan menerima bantuan subsidi upah itu tercatat 15,7 juta orang.
Namun hingga saat ini, pihaknya baru berhasil mendapatkan data 10,8 juta nomor rekening para pekerja calon penerima bantuan.
Baca: Bantuan Rp 600 Ribu Diluncurkan Besok, Segera Ditransfer ke Rekening 2,5 Juta Pekerja Setiap Minggu
Menurutnya BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan validasi secara berlapis. Hal itu dilakukan agar nantinya satu orang hanya memiliki satu rekening transfer.
"Kita lakukan lagi penyisiran validasi secara berlapis, yaitu satu orang hanya punya satu rekening. Rekening banknya harus sama dengan nama pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah kita sisir kita dapatkan 10,8 juta," pungkasnya.