Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian semakin gencar menginisiasi program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar bisa lebih berdaya saing global.
Upaya strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Mutu Produk IKM di bidang industri furnitur, pangan, garam beryodium, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) melalui unit satuan kerjanya Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang mulai 24 September-7 Oktober 2020.
Kegiatan yang dilaksanakan secara online tersebut bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing SDM Industri di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Baca: Kemenperin Prediksi Pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil di Angka 0,40 Persen
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi, menyampaikan pentingnya menjaga standar mutu produk IKM guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Doddy mengatakan, pandemi Covid-19 ini telah banyak berdampak terhadap kegiatan industri, baik di level kecil, menengah maupun besar. Untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan mutu produk industri.
Penerapan standar menjadi elemen penting bagi industri untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.
"Standar sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena dapat membantu negara-negara untuk membangun ekonomi dan kapasitas untuk bersaing di pasar dunia. Untuk itu Kemenperin siap membantu mendorong IKM dalam proses pengujian standar mutu serta sertifikasi produknya.” kata Doddy, Kamis (24/9/2020).
Baca: Kemenperin Usul soal Relaksasi Pajak Mobil Baru, Ini Respons Astra Daihatsu Motor
Kepala BPPI menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu produk serta menggerakan kembali sektor industri, yakni melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) IKM, dimana salah satunya melalui bimbingan teknis peningkatan mutu produk.
Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, peserta akan diberikan pemahaman terhadap penerapan sistem manajemen mutu, manajemen produksi, proses sertifikasi SNI, pengujian produk, dan digital marketing.
"Dengan penerapan sistem manajemen mutu, diharapkan konsistensi mutu produk yang dihasilkan dapat terjaga. Melalui pengujian serta sertifikasi produk, maka akan dapat meningkatkan citra IKM serta meraih kepercayaan dari pelanggan,” lanjut Doddy.
Doddy berharap, untuk produk yang telah memiliki standar mutu dan sertifikasi dapat didorong dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasarannya.
“Melihat tren ekonomi digital yang berkembang pesat saat ini, IKM nasional harus didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online. Untuk itu, kami ingin sektor IKM menyiapkan diri dan mampu beradaptasi, berinovasi, dan serta membaca trend akan kebutuhan pasar dalam negeri maupun global. Terkait dengan penerapan teknologi digital dalam pemasaran produk, maka hal tersebut telah sejalan dengan program pemerintah dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, menyampaikan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan industri furnitur.
Abdul Rochim menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan industri furnitur dan kerajinan sebagai salah satu bagian dari industri prioritas nasional.
"Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, serta sebagai penghasil devisa yang potensial," katanya.
Kontribusi industri furnitur terhadap PDB Industri Non Migas pada tahun 2019 adalah sebesar 1,36 persen dan dari data BPS pada tahun 2019 tercatat ada 1.114 unit usaha skala menengah besar dan dapat menyerap 143.119 orang tenaga kerja langsung.
Menurut Rochim, mencermati kondisi pasar dunia saat ini, Indonesia dengan competitive advantages yang dimiliki seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang memadai dan keberagaman desain, semestinya dapat menjadi salah satu pemain utama industri furnitur di dunia.
“Pemerintah terus berupaya untuk memberikan iklim usaha yang semakin kondusif dan mendorong perkembangan industri furnitur melalui kebijakan investasi, kebijakan untuk mendorong daya saing, kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, kebijakan untuk penerapan SNI bidang furnitur, serta telah dibangun Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal untuk meningkatkan penyediaan SDM yang terampil di bidang pengolahan kayu dan furnitur,” tandasnya.