Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memahami bahwa sektor kelapa sawit membawa dampak baik bagi perekonomian negara dan kesejahteraan petani.
Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, namun di sisi lain, juga membawa dampak kurang baik.
Baca juga: Volume Turun, tapi Nilai Ekspor Kelapa Sawit RI di 2020 Naik Menjadi Rp 321,5 Triliun, Ini Sebabnya
"Saya tidak mengatakan negatif sekali, tidak, tapi ada dampak negatif bagi konservasi keanekaragaman hayati, hutan, dan termasuk flora fauna di dalamnya. Dinamika yang terjadi di sektor ini memang terus ada," ujarnya dalam webinar nasional "Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan", Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Industri Kelapa Sawit Dinilai Jadi Bagian Ketahanan Nasional dari Sisi Ekonomi
Moeldoko menjelaskan, dinamika itu akan semakin menguat bila pengusaha dan petani kelapa sawit tidak segera memperbaiki tata kelola dan cara pengolahan kebun.
"Ini karena hal tersebut sudah menjadi isu internasional yang terus dikembangkan oleh negara maju. Jadi, faktor lingkungan bukan hanya keberlanjutan, tapi juga persoalan apabila ada kebakaran, asap, dan seterusnya," katanya.
Adapun untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada April 2020 telah menandatangani Perpres Nomor 44 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
"Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Kita semua harus paham bahwa sistem sertifikasi ISPO ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip," pungkas Moeldoko.