Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasional menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak dari Pandemi Covid-19.
Dari 64 juta pelaku UMKM, menurut Asian Development Bank (ADB) sebanyak 50 persen terancam gulung tikar. Sebanyak 88 persen UMKM sudah tidak memiliki tabungan.
Maka tak heran jika saat ini pemerintah tengah aktif melakukan upaya penyelematan UMKM melalui berbagai program.
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM, Ari Anindya Hartika mengatakan, persoalan yang dihadapi UMKM di masa pandemi seperti saat ini tidak hanya persoalan permodalan semata.
Melainkan ada faktor lain seperti pemasaran atau penjualan ketersediaan bahan baku hingga persoalan logistik yang mahal ketika mendapatkan order.
Baca juga: Resmi Beroperasi, Kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 Tiba di Pelabuhan Depapre Jayapura
Dari catatannya, UMKM yang mengalami masalah penurunan penjualan yaitu sebanyak 22,90 persen.
Kemudian persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku sebanyak 20,01 persen, sedangkan isu permodalan dialami oleh sekitar 19,39 persen.
Baca juga: Ini Lima Tantangan Nyata UMKM di Indonesia yang Perlu Diperbaiki
Sementara sektor yang paling terdampak yaitu pedagang besar dan eceran 40,92 persen, penyedia akomodasi dan makanan dan minuman 26,86 persen.
Sementara sektor pengolahan yang terdampak sebanyak 14,25 persen.
"Jadi persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat," kata Ari dalam Webinar dengan tema Industri Logistik Penopang UMKM Naik Kelas di Masa Pandemi, Rabu (24/2/2021).
Untuk mengatasi berbagai persoalan UMKM itu, pemerintah melalui Kemenkop UKM memiliki beberapa program seperti pelatihan digitalisasi UMKM, penyediaan akses permodalan yang murah hingga dukungan pemasaran yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan fasilitas ini diharapkan pelaku UMKM bisa terlepas dari jerat persoalan yang dialami sehingga nantinya bisa naik kelas secara bertahap.
Ari mendorong agar pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan media digital dalam pemasarannya.