Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Dengan potensi yang mencapai Rp180 triliun per tahun, gerakan ini perlu didukung kanal-kanal penerima wakaf untuk mempermudah para pewakaf menyerahkan wakafnya, salah satunya PT Pos Indonesia
“PT. Pos itu merupakan salah satu kanal yang sangat potensial karena (cabangnya) tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi saya kira ini merupakan kanal yang sangat efektif, sehingga masyarakat di mana-mana bisa berwakaf melalui PT. Pos,” kata Ma'ruf saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) melalui konferensi video, Selasa (16/03/2021).
Wapres pun meminta kepada PT Pos untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna membahas kerja sama yang dapat dilakukan.
“Mudah-mudahan keikutsertaan Kantor Pos ini selain juga merupakan satu partisipasi yang sangat besar manfaatnya, mudah-mudahan juga menjadi ibadah,” ujar Wapres.
Baca juga: Bank Danamon Kenalkan Layanan Wakaf Uang
Adapun di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi melaporkan bahwa PT Pos memiliki portofolio jasa keuangan serta kantor cabang dan agen di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai titik pengumpulan wakaf uang.
“Jadi kami laporkan Pak Wapres, bahwa Pos Indonesia ini punya 4.850 cabang di seluruh Indonesia, kemudian kita punya agen untuk jasa keuangan sekitar 20 ribu agen yang juga tersebar di seluruh Indonesia,” paparnya.
Bahkan, kata Faizal, PT Pos akan mempermudah para pewakaf dalam membayarkan wakafnya karena dapat dilakukan secara fisik dengan datang ke kantor pos atau dengan interaksi digital melalui aplikasi Pos Giro Mobile (PGM).
“Memang core system kami di jasa keuangan ini menggunakan giro. Giro kami ini tidak sama dengan giro bank, karena giro pos tidak memberikan imbal jasa sebagaimana gironya bank,” paparnya.
Di samping itu, pada kesempatan ini Faizal juga menyampaikan bahwa PT Pos memiliki empat program bisnis syariah lain untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca juga: Jawab Tantangan Keuangan Syariah dan Ekonomi Digital, Wapres Sambut Peresmian SHAFIEC UNU Yogyakarta
“Pertama kami merencanakan untuk bisa menerima setoran haji reguler,” ujarnya.
Adapun program kedua, lanjut Faizal, adalah kerjasama dengan travel haji untuk pengurusan umroh dan haji.
“Jadi kantor-kantor pos kami dapat dijadikan sebagai kantor cabang travel umroh dan haji,” ungkapnya.
Lalu, program ketiga dikatakan Faizal adalah perdagangan emas digital melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Pegadaian. Sedangkan program keempat adalah pembiayaan haji dan umroh.
“Jadi ini empat hal, rencana strategis di bisnis syariah Pos Indonesia untuk melengkapi bisnis kami di jasa keuangan,” pungkasnya.