Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Langit Biru (PLB) yang menjadi fokus PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan emisi gas buang kendaraan dan mendorong penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dinilai tepat.
Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu mengatakan SPBU yang saat ini memberikan harga BBM khusus untuk sepeda motor dan kendaraan pelat kuning akan menarik minat masyarakat.
Jika penggunaan Premium dan Pertalite dikurangi atau bahkan dihapuskan, ini akan menghapus subsidi BBM, sehingga beban pemerintah berkurang.
Baca juga: Meski Ada Larangan Mudik, Pertamina Tetap Siagakan Fasilitas BBM di Tol Trans Jawa
Namun, jika berbicara mengenai lingkungan, tentunya juga harus membahas bagaimana nasib puluhan juta kendaraan yang masih memakai karburator lama dan membutuhkan BBM oktan rendah.
Baca juga: Kurangi Polusi di Udara, Pertamina Terapkan Program Langit Biru di Banjarmasin
"Pastinya pemilik kendaraan berteknologi kuno dengan kebutuhan BBM oktan rendah akan banyak yang mengalami mesin ngelitik, terjadi penumpukan kerak akibat pembakaran tidak optimal dan overheating. Unjungnya bisa merusak mesin," jelas Yannes.
Menurut Yannes, penggunaan BBM beroktan tinggi pun tak akan langsung mengurangi emisi gas buang kendaraan.
Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas buang ialah dengan penggunaan catalytic converter pada kendaraan.
"Ini juga jadi masalah. Kendaraan bermotor kita yang pakai Pertamax kan tidak pakai catalytic converter," imbuhnya.
Catalytic converter merupakan alat pengendali emisi buangan yang mengubah gas dan polutan beracun pada gas buangan menjadi polutan yang tidak terlalu beracun dengan mengkatalis reaksi redoks.
Langkah lain untuk mengurangi emisi gas buang selain mendorong penggunaan BBM beroktan tinggi ialah adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai kendaraan.
"Pemerintah harus sudah memulai memikirkan program untuk men-scrap kendaran seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Tidak bisa lagi sekadar melakukan kebijakan yang setengah-setengah," terang Yannes.