Baca tanpa iklan
Reynas Abdila/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi (BPP HIPKA) mendorong pemerintah agar melibatkan pengusaha Kahmi dalam program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Hal itu disampaikan Ketua BPP HIPKA, Ato' Ismail usai acara Rakernas HIPKA II, di Hotel Sahid Sabtu (29/5/2021).
“Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM setelah dihantam badai corona,” tuturnya.
Baca juga: KAHMI Minta Pemerintah Beri Perlindungan dan Bimbingan bagi UMKM
Ato' panggilan akrab Ketua BPP HIPKA ini, juga mengharapkan produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan.
Adapun untuk produksi itu semua, pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha UMKM.
“Dengan pelibatan pengusaha UMKM dalam hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” harapnya.
Baca juga: DAFTAR Bantuan yang Cair Bulan Juni 2021: BLT UMKM, Bansos Rp 300 Ribu, hingga Bantuan Sembako
Menurutnya, ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60 persen PDB Nasional.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) BPP HIPKA, Tubagus Farich Nahril mengatakan UMKM paling merasakan dampak Covid-19.
Dia menilai, dalam masa pandemi corona aktifitas masyarakat dibatasi.
Pembatasan dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum ada obatnya.
Pembatasan ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktifitas perekonomian.
Pengaruhnya paling dirasakan oleh sektor UMKM.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Momentum Menguatkan UMKM Desa Melalui Digitalisasi dan Ekonomi Inklusif
"Akibat pandemi (corona), penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM," ujar Tubagus sapaan akrab Ketum BPP HIPKA ini.
Untuk mengetahui kondisi dan solusi UMKM di masa sulit ini, isu UMKM menjadi topik kajian Rakernas HIPKA II ini.
"Walaupun UMKM, paling terkena dampak (corona). Namun sektor UMKM pula yang diharapkan cepat bangkit, untuk menopang ekonomi. Terutama ekonomi menengah ke bawah," tutur Tubagus lagi.
Sementara itu, Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong, mengharapkan konsolidasi organisasi selesai sebelum Musyawarah Nasional (Munas) HIPKA.
Ia mengharapkan, seluruh BPW HIPKA sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Munas HIPKA.
Munas HIPKA, yang sedianya digelar 2021, melalui forum rakernas diundur jadi pertengahan tahun 2022.
"Karena corona, dan dalam rangka konsolidasi organisasi juga," ungkap Ical panggilan akrab Ketua OC Rakernas HIPKA ini.