Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare.
Total pembiayaan investasi tersebut mencapai Rp693,83 miliar.
Dari keseluruhan nilai investasi itu, porsi BSI mencapai Rp218,34 miliar.
Selain BSI, pembiayaan sindikasi melalui pinjaman berjangka senior dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMq) tersebut juga dikucurkan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Pembiayaan ini akan digunakan PT Celebes Railway Indonesia untuk pembangunan jalur Kereta Api Makassar–Parepare beserta infrastruktur pendukungnya.
Panjang jalur kereta api mencapai 144 kilometer (km) yang terbagi menjadi beberapa seksi dan 16 stasiun.
Baca juga: Cerita Pengendara di Purwodadi Kena Prank Lampu APILL Viral, Pengunggah Berharap Segera Diperbaiki
Proyek KPBU Makassar Parepare merupakan proyek KPBU pertama bagi Kementerian Perhubungan yang menggunakan skema availibility payment (AP), dan menggunakan system Syariah.
Dalam sindikasi ini, BSI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA), agen escrow dan agen jaminan.
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, sindikasi ini merupakan bentuk partisipasi nyata pihaknya membangun peradaban dan perekonomian melalui pengembangan infrastruktur
“BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur,” jelas Hery dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).
Baca juga: Kronologi Transjakarta Mogok di Rel Kereta Api Halimun, Seluruh Penumpang Dipastikan Selamat
“Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem Syariah,” sambungnya.
Dengan kerja sama ini, BSI berharap dapat turut berkontribusi secara optimal dalam pembangunan jalur kereta api Makassar–Parepare beserta infrastruktur pendukungnya.
Pada sindikasi ini, akad yang digunakan adalah musyarakah mutanaqisah yaitu akad kerjasama antara dua pihak dalam kepemilikan asset.
Dimana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang disebabkan adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (hishshah).