Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT IndoSterling Optima Investa (IOI) menegaskan, produk High Promissory Notes (HYPN) yang saat ini diperkarakan secara pidana sesungguhnya bukan masuk ke dalam ranah hukum perbankan.
Alasannya, produk yang sudah dijalankan sejak 2012 dalam lingkup terbatas ini pada dasarnya merupakan perjanjian utang-piutang antara IOI dan kreditur.
“Jadi sangat tidak tepat untuk mengaitkan produk HYPN ini sebagai mekanisme pengumpulan dana masyarakat. Ini adalah suatu bentuk utang piutang yang diberikan kreditur kepada IOI untuk dilakukan kegiatan usaha yang merujuk pada perjanjian,” sebut kuasa hukum IOI, Hasbullah, dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2021).
Dijelaskan oleh Hasbullah, adanya putusan inkrah dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi sinyal kuat bahwa persoalan yang muncul dari produk HYPN ini bukan masuk ke ranah pidana.
“Saat ini sangkaan hukum yang diarahkan adalah Pasal 46 ayat 1 UU Perbankan, di mana di dalamnya diarahkan bahwa IOI telah mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal. Ini keliru karena IOI tidak melaksanakan pengumpulan dana masyarakat sebagai simpanan oleh karenanya tidak perlu dan tidak ada aturan IOI harus mendapatkan izin BI atau OJk dalam melaksanakan kegiatan usahanya,” ujarnya.
Baca juga: Putusan PKPU Dijalankan, Kreditur Apresiasi Itikad Baik IndoSterling Optima Investa
Terkait pembayaran restrukturisasi atas putusan PKPU yang telah berjalan tujuh tahap itu, kata Hasbullah, menjadi itikad baik dari pihak IOI untuk menyelesaikan persoalan ini.
Hasbullah juga mengatakan adanya pembayaran secara bertahap atas putusan PKPU ini menandakan bahwa produk HYPN ini bukanlah bentuk dari investasi bodong.
Baca juga: Bambang Sulistyo Komisaris Tech Hasil RUPSLB IndoSterling Technomedia
Sebagaimana diketahui bahwa pada 2 Juni 2021, pihak IOI kembali menunaikan pembayaran restrukturisasi produk HYPN senilai Rp 1,9 triliun.
Pembayaran tersebut menjadi tahap ketujuh yang sudah dilakukan oleh IOI sejak putusan PKPU dinyatakan inkrah.
Sebelumnya, berdasarkan skema Putusan No 174/Pdl Sus-PKPU 2020/PN Niaga Jakarta Pusat terdapat sebanyak tujuh kelompok kreditur yang pembayarannya dilakukan bertahap sampai tahun 2027.
Awalnya, IOI akan mulai melakukan pembayaran pada Maret 2021. Namun, proses itu dipercepat pada Desember 2020.
“Kami tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan skema restrukturisasi HPYN ini secara bertahap ini. Kami akan maksimal untuk menjalankannya,” kata Deasy Sutedja,communication director IndoSterling Group secara terpisah di Jakarta.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kuasa Hukum: Produk High Promissory Notes IOI Bukan Persoalan Perbankan
Penulis : Bambang P. Jatmiko
Editor : Bambang P. Jatmiko