Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa Satker Kejaksaan Agung belum menyetorkan duit tilang ke negara.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto mengatakan, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut.
"Yaitu bahwa terdapat kelebihan bayar realisasi belanja barang dan belanja modal di beberapa Satker Kejaksaan RI dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) tilang belum disetorkan ke kas negara dari rekening tilang nasional ke kas negara," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (24/6/2021).
Baca juga: BPK Temukan Kelemahan Sistem Kejaksaan Terkait Uang Titipan Pemerintah
Sebelum laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2020 diterbitkan, Kejaksaan telah menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan itu.
Baca juga: BPK Khawatir terhadap Membengkaknya Utang Pemerintah, Muhammadiyah : Masalah Besar akan Timbul
“BPK mengapresiasi beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung,” kata Hendra.
BPK juga berharap agar pimpinan Kejaksaan RI segera menindaklanjuti beberapa kelemahan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Tujuannya agar di tahun yang akan datang opini atas laporan keuangan Kejaksaan RI dapat dipertahankan," pungkasnya.