Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengtakan keberadaan Tol Cikopo - Palimanan tidak hanya mendukung jalur logistik.
Menurutnya, Tol Cipali juga memberi kontribusi nyata untuk pariwisata dan pembangunan ekonomi kreatif.
“Setelah beroperasi 2015, Tol Cipali ini bagaimana infrastruktur sebagai public goods yang bisa kita lakukan dengan pendekatan public private partnership. Ini saatnya kita harus bangkit. Dan untuk bangkit kita harus kreatif dan produktif,” ucap Menteri Sandi dalam agenda bedah buku Cipali Trans Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya, Senin (28/6/2021).
Baca juga: Sandiaga Sebut Surga Tersembunyi, Kepulauan Kei Ternyata Punya Pasir Terhalus di Dunia
“Tol Cipali baik dari LMS maupun semua pendukungnya BCA, BPJT juga betul-betul menunjukkan kolaborasi tingkat tinggi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menparekraf menilai pandemi memaksa sektor ekonomi RI membutuhkan inovasi dan kolaborasi.
“Tren pariwisata sekarang memang sedang mengalami tekanan. Ekonomi kreatif juga mengimbangi. Kita harus berjalan seirama, untuk pemulihan dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat.
Baca juga: Sandiaga Uno Harap Pesta Kesenian Bali Picu Pemulihan Ekonomi
Menparekraf menegaskan bahwa rest area di Tol Cipali juga bisa menshowcase ruang produk ekonomi kreatif bagi pelaku umkm setempat.
Pria yang akrab disapa Mas Menteri ini juga menceritakan pembangunan tol Cipali diawali pada tahun 1996 hingga diresmikan di era Presiden Jokowi.
Dia menuturkan bahwa pembangunan tol berjarak sepanjang 116 km tersebut pernah terhenti di tahun 1998 akibat krisis moneter
"Proyek jalan tol dimulai era presiden Soeharto dengan rencana tata ruang kabupaten Subang tahun 1996. Kemudian terhenti karena krismon 1998, tapi Bapak Presiden Habibie termasuk juga Gus Dur dan Ibu Mega tetap mendorong pembangunan dari infrastruktur ini,” jelasnya
Barulah pada tahun 2011 di era Presiden SBY, Tol Cipali ini dirampungkan dan akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 13 Juni 2015.