TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Pemerintah dan DPR memberikan suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun kepada 12 perusahaan BUMN dinilai tepat oleh Kharel Devin Fielim, analis saham Trimegah Sekuritas Tbk.
Terlebih lagi untuk menolong BUMN karya. Sebab saat ini BUMN karya memiliki kendala pada cash flow akibat penugasan negara yang diamanahkan kepada mereka.
"Sehingga tambahan PMN dari Pemerintah ini dapat dipergunakan untuk working capital. Dengan tambahan PMN ini diharapkan BUMN karya ini dapat kembali menyelesaikan penugasan yang diberikan untuk membangun infrastruktur esensial," ujarnya.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi pemulihan ekonomi nasional.
Saat ini proyek strategis yang dilaksanakan BUMN karya tengah mengalami perlambatan akibat pandemik Covid19.
Baca juga: Arya Sinulingga Klaim Suntikan Modal Rp 72 T ke BUMN, Mayoritas Penugasan, Swasta Tak Mau
BUMN konstruksi saat ini mengalami kekurangan dana. Kondisi ini di sangat menantang dikarenakan BUMN karya memiliki hutang yang signifikan di industri perbankan Nasional.
Baca juga: Komisi VI DPR Setujui Rp 72,44 Triliun Suntikan Modal PMN untuk 12 BUMN
Dengan adanya tambahan PMN ini diharapkan akan ada dana segar masuk ke perseroan dan dapat menyelesaikan proyek yang saat ini tersendat pembangunannya.
Ketika proyek BUMN konstruksi ini berjalan, Kharel mengharapkan proyek tersebut dapat selesai dan diharapkan pendapatan baru bisa masuk ke perseroan.
Baca juga: Komisi VI DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Penyertaan Modal Negara ke BUMN
"Tambahan PMN ini sangat-sangat bagus. Apa yang diperjuangkan oleh Meneg BUMN Erick Tohir untuk menambah PMN di BUMN konstruksi sudah tepat," ujar Kharel.
Dia menegaskan, inisiatif Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk BUMN karya sudah benar dan tepat karena proyek yang dipegang BUMN karya merupakan proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.
"Dengan berjalannya kembali proyek infrastrktur Pemerintah diharapkan ekonomi Indonesia dapat segera pulih. Jika BUMN konstruksi tidak ditolong, akan menimbulkan efek negatif bagi perekonomian Nasional," ujarnya.
Kharel optimis dengan tambahan PMN tersebut BUMN konstruksi mampu melanjutkan programnya dan dapat melakukan restrukturisasi hutang yang saat ini mereka miliki. Contohnya Waskita Karya yang saat ini memiliki hutang Rp 65 triliun.
Dengan tambahan PMN ini emiten berkode WSKT akan mampu menjalankan proyek jalan tolnya. Beberapa waktu yang lalu Kharel juga sudah berdiskusi dengan management Waskita Karya.
Dari diskusi tersebut manegement optimis setidaknya akan ada minimal satu hingga dua jalan tol yang konsesinya dimiliki Waskita bisa mereka divestasikan melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) di tahun 2021 ini.
"Dengan tambahan PMN dan masuknya dana dari SWF akan membuat BUMN karya seperti Waskita dapat kembali bergeliat. Dan ini merupakan sentimen yang sangat bagus bagi market,"ungkap Kharel.
Cegah Dilusi Saham
Agar investor publik tidak terdilusi sahamnya, Kharel menyarankan agar BUMN konstruksi yang mendapatkan tambahan PMN tersebut dapat melakukan penerbitan saham baru (right issue).
Right issue saham dapat dilakukan menjelang tambahan PMN Pemerintah. Menurut Kharel, biasanya PMN yang dilakukan pemerintah dilaksanakan di akhir tahun.
"BUMN karya seperti Waskita Karya dan Adhi Karya yang mendapatkan PMN dapat melakukan right issue saham. Sehingga partisipasi minority share holder dilibatkan dalam aksi korporasi BUMN karya. Ini ditujukan agar mengurangi potensi dilusi pemegang saham minoritas di BUMN karya,"terang Kharel.