Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha menyambut baik rencana transaksi perdagangan Indonesia-China menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, tanpa lagi menggunakan dolar AS.
"Saya pikir harus dipercepat, karena kita banyak belanja ke China. Kalau kita konversi dari rupiah ke dolar AS dan kemudian baru ke yuan, maka itu beda kurs, sama rugi valuta asingnya," ujar Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).
Baca juga: RI-China Makin Mesra, Transaksi Dagang Siap Pakai Rupiah-Yuan, Analis: Jaga Stabilitas Rupiah
Menurutnya, pengusaha akan diuntungkan dengan penggunaan mata uang lokal masing-masing negara, apalagi dunia perdagangan saat ini tidak ditentukan hanya boleh memakai dolar AS saja.
"Ini praktik yang normal, sehingga kalau Indonesia sudah merupakan negara maju, kita harus masuk ke dalam multi valuta asing," tuturnya.
"Kita harus mengimplementasi seluruh valuta asing yang bernilai tambah kepada importir atau pelaku eksportir," sambung Achmad.
Baca juga: Selamat Tinggal Dolar AS, Indonesia Pakai Yuan agar Gejolak Rupiah Bisa Diturunkan
Ia menyebut, penerapan transaksi perdagangan Indonesia - China memakai mata uang lokal, tidak berdampak terhadap negara, tetapi lebih kepada pelaku usahanya.
"Tidak ada dampak ke negara, ini kan hanya perputaran rupiahnya, bukan asingnya. Perputaran rupiah terhadap valuta asing, tapi bagi pengusaha tidak bolak balik transaksi valuta asing, jadi rupiah ke yuan, tidak ke dolar AS lagi," papar Achmad.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengatakan Indonesia dan China akan menggunakan skema pembayaran local currency settlement (LCS) mulai kuartal III 2021.
Hal ini berarti penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan China akan menggunakan mata uang lokal kedua negara atau tidak lagi menggunakan dolar AS.
"Mungkin Juli atau kuartal III 2021 akan launching dan diterapkan (LCS Indonesia dan China)," kata Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat.