Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan langkah cepat dalam mengusut dugaan kebocoran data pribadi BRI Life.
Data yang tersebar di Twitter dan beberapa situs forum hack sejak Selasa (27/7/2021) malam itu, kini telah diinvestigasi Kominfo sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Beberapa langkah tersebut terus diupayakan Kominfo untuk mengetahui penyebab bocornya data nasabah BRI Life.
Baca juga: Kemensos Persilakan Masyarakat Lapor Jika Ada Penyelewengan Bansos Covid-19
"Sejak Selasa, 27 Juli 2021 sampai dengan saat ini, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika melakukan investigasi internal untuk melakukan pendalaman terhadap sampling_data pribadi yang diduga bocor. Kominfo juga melakukan pemanggilan terhadap Direksi BRI Life pada hari ini, 28 Juli 2021 sebagai bagian dari proses investigasi," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).
Hingga saat ini, Kominfo masih mekakukan investigasi bersama Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika untuk mengetahui penyebab terjadinya kebocoran data tersebut.
"Sampai saat ini investigasi masih terus berjalan dan hasil belum dapat disimpulkan," tutup Dedi.
Sebagai informasi, akun Twitter bernama Alon Gal, salah satu pendiri dan bos Hudson Rock, beberapa video dan foto berisi data-data nasabah BRI Life yang bocor itu. Dalam foto-foto yang beredar, terdapat foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, dan bahkan informasi tentang pajak nasabah.
Bahkan, forum peretas menjual data-data tersebut di forum hacker dengan harga ribuan dollar. Salah seorang anggota forum diduga menjual 460.000 dokumen dari nasabah BRI Life seharga 7000 dolar atau sekitar Rp 101 juta.
BRI Life sendiri mengatakan pihaknya sedang memeriksa laporan soal peretasan dan kebocoran data tersebut.
Kabareskrim Sebut Turut Selidiki Dugaan Kebocoran Data 2 Juta Nasabah BRI Life
Bareskrim Polri turun tangan terkait dugaan adanya kebocoran 2 juta data nasabah BRI Life di forum internet.
Data itu dijual di RaidForums dengan seharga 7.000 dollar AS.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan kasus tersebut kini tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
Baca juga: CEk eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id, Berikut Cara Cairkan BLT Rp 1,2 Juta Periode Juli 2021
"Sedang dilidik Dittipideksus," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).
Ia menuturkan penyelidikan sementara bahwa kebocoran data itu berkaitan dengan data perbankan.
Namun tidak dijelaskan secara lebih rinci terkait kasus tersebut.
"Terkait perbankan. Data BRI Life. Datanya dugaan kan dari sana," tukasnya.
Sebelumnya, forum RaidForums mengunggah video berdurasi 30 menit yang menampilkan data nasabah.
Dalam video itu, terlihat data nasabah yang dijual berupa rekening bank, salinan kartu tanda penduduk hingga NPWP.
Adapun data nasabah yang dijual itu diduga milik BRI Life. Video itu juga disebutkan bahwa sistem keamanan perusahaan telah disusupi.
Komisi I DPR Ajak Pemerintah Segera Selesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, mengajak pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Sukamta kembali menekankan pentingnya RUU ini untuk melindungi data rakyat Indonesia setelah dugaan kebocoran data kembali terjadi.
Data 2 juta pengguna BRI Life, perusahaan asuransi milik BRI, diduga bocor dan diperjualbelikan di internet oleh hacker yang belum teridentifikasi.
Baca juga: BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah
"RUU PDP harus segera diselesaikan agar data rakyat terlindungi. Saat ini hambatan utama mengenai lembaga pengawas harus segera diatasi. Lembaga PDP harus bersifat independen, memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
"Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka posisi lembaga ini harus independen bukan di bawah kementrian namun sebuah badan atau komisi khusus," lanjut Sukamta.
Baca juga: Kejagung Periksa 2 Pihak Swasta Sebagai Saksi Kasus Korupsi Asabri
Pembahasan lanjutan RUU PDP berhenti akibat perbedaan pendapat mengenai posisi lembaga PDP.
Pemerintah melalui Kominfo ingin Lembaga PDP berada di bawah Kominfo sementara DPR ingin sebuah lembaga independen di bawah Presiden
Sukamta menyatakan posisi lembaga pengawas ini apabila bawah Kominfo akan memberikan beberapa kendala.
Baca juga: CEk eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id, Berikut Cara Cairkan BLT Rp 1,2 Juta Periode Juli 2021
Pertama, perlindungan data lebih luas dari tupoksi Kominfo. Kedua, apabila menyangkut data kementrian/lembaga.
Ketiga, apabila data menyangkut negara lain yang mensyaratkan perkara data ini bisa dilakukan hanya dengan lembaga yang memiliki kewenangan setara yaitu independen bukan di bawah kementrian.
Wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengkritik Kominfo atas situasi perlindungan data yang semakin mengkhawatirkan.
"Kebocoran data terus berulang tapi Kominfo seperti tidak memiliki sense of crisis. Hal ini terlihat dari sikap, kebijakan dan cara kerja Kominfo dalam menghadapi kebocoran data. Saat ini saja Kominfo tidak punya taji menghadapi kebocoran dan sengketa data. Saya yakin kalau lembaga PDP dibawah Kominfo tidak akan memberikan dampak signifikan," ucapnya.
"Kerja Kominfo yang sering muncul ialah penanganan perkara pemblokiran situs. Sedangkan perkara cyber security, penipuan online, penyebaran dan penggunaan data pribadi ilegal tidak pernah jelas penyelesaianya," tambah doktor lulusan Inggris ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa telah terjadi dugaan kebocoran data 2 juta pengguna BRI Life, perusahaan asuransi milik BRI.
Saat ini BRI Life bersama dengan tim independent yang memiliki spesialisasi di bidang cyber security tengah melakukan penelusuran jejak digital dalam rangka investigasi dan melakukan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan data pemegang polis BRI Life.
BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah
BRI Life bersama dengan tim independent yang memiliki spesialisasi di bidang cyber security tengah melakukan penelusuran jejak digital dalam rangka investigasi dan melakukan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan data pemegang polis BRI Life.
Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas adanya berita di beberapa social media baru-baru ini.
BRI Life tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Pengawasan Rumah Makan Bersifat Persuasif, Kalau Hanya Awasi Warteg, Bisa Habis Polisi
Apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan atau mengkaitkan dengan kepemilikan polis di BRI Life, maka pemegang polis diharapkan dapat menghubungi layanan resmi melalui Call Center di Nomor 1500087, WhatsApp Corporate 0811-935-0087 atau email cs@brilife.co.id.
Corporate Secretary BRI Life, Ade Nasution mengungkapkan BRI Life menjamin hak pemegang polis sesuai dengan polis yang dimiliki.
Baca juga: POPULER Seleb: Raffi Ahmad & Tyas Mirasih Turun ke Jalan | Pernyataan Kontroversial Uki Eks NOAH
“BRI Life terus melakukan upaya maksimal untuk melindungi data pemegang polis melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ade dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).
“BRI Life berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi sebanyak mungkin masyarakat di Indonesia dan akan terus mengembangkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Ade.