Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan pada 2022 nanti Indonesia akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi.
Hal tersebut berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jokowi menerangkan, selain dihadapkan pandemi Covid-19, Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya.
Antara lain, ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geo-politik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
"Karena itu APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian," ujar Jokowi dalam pidato APBN Tahun 2022 beserta nota keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Baca juga: Pemerintah: Laju Inflasi Tahun Depan 3 Persen, Suku Bunga Rp 14.350 Per Dolar
Namun, ucap dia, APBN tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Sebab, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
Baca juga: Jokowi: Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5 Sampai 5,5 Persen
Jokowi berujar, sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.
"Strategi ini membuahkan hasil mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi, sudah mulai bergerak. Kuartal ke-II 2021 kita mampu tumbuh 7,07 persen year on year. Dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen year on year," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, capaian tersebut harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat, termasuk juga UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan sistem OSS berbasis risiko yang jadi lompatan kemajuan.
Sebab, dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu 'pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," imbuhnya.