Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid meminta pemerinta untuk cermat dalam proyeksi penerimaan pajak 2022.
Pemerintah menetapkan penerimaan perpajakan dalam RUU APBN 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun atau naik 9,5% dari outlook penerimaan perpajakan tahun ini yang sebesar Rp 1.375,8 triliun.
“Soal pajak, ini mesti cermat dan sangat hati-hati. Soal tanggung jawab, semua perusahaan pasti ingin berkontribusi dengan membayar pajak tentunya,” ujar Arsjad dalam keterangannya, Selasa (17/8/2021).
Sebab, ucap Arsjad, pemerintah harus melihat, ada industri yang memang terpukul sangat berat sehingga pajak justru sangat memberatkan.
Jadi, lanjut Arsjad mesti ada keseimbangan dan prioritas mana yang harus kena pajak mana yang direlaksasi, pihak pajak harus melihat situasi ini karena keadaan setiap industri dan perusahaan berbeda beda tidak bisa dipukul rata.
Baca juga: Kadin: Perlu Upaya Ekstra Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021
Beberapa sektor industri kata Arsjad memang sedang membaik, maka dari itu Kadin Indonesia berdialog dengan pemerintah mengusulkan mana yang bisa didorong pajaknya, mana yang relaksasi.
Baca juga: IDI Minta Relaksasi Pajak Obat-obatan dan Alat Kesehatan
Pasalnya, jika pajak dikenakan semua alias pukul rata, ini bukan hanya berdampak pada perusahaannya, tapi juga sosialnya alias ke pekerjanya.
Baca juga: Harga Test PCR di Indonesia Lebih Mahal Dibanding India, IDI: Biaya Masuk & Pajaknya Sangat Tinggi
Arsjad juga meminta pemerintah juga harus jeli melihat situasi ekonomi politik global imbas dari perang dagang Cina dan Amerika dengan mendorong industri yang justru bisa mengambil peluang itu.
“Jadi kita harus dorong, supply chainnya diperhatikan dan fasilitasi. Jadi harus dipilah juga. Ini agar negara kita juga jadi lebih kompetitif dengan negara-negara-negara lain,” ujarnya.