News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Menkeu Berharap APBN dan APBD Jadi Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong agar seluruh kementerian/lembaga dan pemda terus melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid-19.

Ia berharap APBN dan APBD bisa menjadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi.

"Kita sudah memasuki bulan ke-9 tahun 2021 dan Covid-19 belum selesai. Terjadi refocusing bahkan hingga empat kali. Karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel,”," tutur Menkeu dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah, dikutip Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Berpotensi Gagal Bayar Utang, Menkeu AS Sebut Bencana Pasar Keuangan AS Semakin Dekat

Menkeu meminta K/L maupun pemda mengoptimalkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi agar ekonomi segera bangkit dan pulih.

“Belajar dari tahun 2020 kita akan mengelola tahun 2021 Insya Allah dengan lebih baik meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah,” ucapnya.

Baca juga: 15 Kali Raih Opini WTP, DPD RI Dapat Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani

Menkeu menyampaikan penghargaan kepada seluruh menteri dan pimpinan Lembaga serta pimpinan pemda yang telah menjadi partner bagi Kementerian Keuangan untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara.

Menurutnya, ini adalah bagian dari tugas bersama untuk menjaga kepercayaan publik.

"Segala kebijakan Pemerintah dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di semua K/L dan pemda memiliki tujuannya sama yaitu untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” tutup Menkeu.

Percepatan realisasi program perlindungan sosial (perlinsos) dari pemerintah yang mencakup Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didistribusikan oleh Pos Indonesia bersamaan dengan program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini