Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menerima Asosiasi Pedagang dan Paguyuban UMKM Nasional, Rabu (15/9/2021) kemarin, di Istana Negara.
Pertemuan tersebut membahas persoalan, salah satunya kesulitan pengurusan perizinan pelaku UMKM nasional.
Jokowi sendiri telah meminta 30 juta pelaku UMKM agar segera masuk dalam sistem digital pada tahun 2023, melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Guna mendukung program pemerintah terkait izin usaha, penggiat UMKM nasional, Witjaksono memberikan pengurusan legalitas atau perizinan secara gratis bagi 1.000 pelaku UMKM.
Baca juga: Cek BLT UMKM di eform.bri.co.id, Akankah Penyaluran BLT Dilanjutkan 2022? Ini Penjelasannya
"Saya tergerak dan termotivasi melakukan kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas 1.000 UMKM ini, setelah melihat wujud nyata betapa luar biasa daya upaya Pak Jokowi dalam menumbuhkan UMKM di tengah pandemi Covid-19," kata Witjaksono dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).
Ia berharap kegiatan kecilnya ini bisa diikuti penggiat UMKM nasional lainnya agar secara bersama menyelesaikan masalah legalitas yang menimpa para pelaku usaha kecil.
Apalagi menurutnya UMKM saat ini masih jadi urat nadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk saat pandemi Covid-19.
Baca juga: Kunjungi UMKM Mitra Deradikalisasi di Kalimantan, Kepala BNPT: Ini Bukti BNPT Hadir, Kami Bangga
Keberadaan UMKM di Indonesia disebut punya kontribusi besar terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau Rp8.573 triliun.
Terlebih UMKM juga turut menyerap 90 persen lebih tenaga kerja, dan terbukti menjadi penyelamat di saat krisis ekonomi Indonesia.
"Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Baca juga: Cek BLT UMKM di eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id, Apakah Program BLT UMKM akan Dilanjutkan?
Terbukti ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi Indonesia," jelas Ketua Umum Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (SNNU) ini.
Witjaksono pun meminta para pelaku UMKM untuk memanfaatkan Program BLT bagi UMKM sebesar Rp1,2 juta bagi pertumbuhan usaha mereka.
Diketahui program BLT bagi UMKM yang di inisiasi Presiden Joko Widodo menyasar 12,8 juta pelaku UMKM. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp15,3 triliun.
"UMKM harus tangguh dan tumbuh untuk menjadi pondasi kokoh kebangkitan ekonomi Indonesia," pungkasnya.