Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut terdapat masalah pada data penerima bantuan tunai (BLT) yang tidak akurat untuk UMKM atau Banpres produktif usaha mikro (BPUM).
"Jujur saja kemarin waktu BRI ditugaskan melakukan BPUM.
Ini problem, karena banyak data yang tidak akurat sehingga banyak rekening BPUM yang diblokir dan sebagainya," kata Tiko sapaan Kartina saat rapat dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Namun, adanya Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM, maka tersedia data UMKM yang lebih baik.
Baca juga: Apindo: Pandemi Covid-19 Membuat Pelaku UMKM Tertekan
"Ke depan kalau pemerintah mau melakukan kegiatan apapun di bidang ultra mikro, seharusnya datanya ada di sini semua," paparnya.
"Jadi nanti, mau Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan siapapun mau melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat ultra mikro atau mikro ya nanti datanya ada di kita semua tidak perlu lagi mencari data di berbagai sumber yang lain," sambung Tiko.
Selain itu, Tiko menyebut pihaknya mendorong pelaku usaha melakukan pendaftaran dari Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Kami sudah ada MoU juga dengan BKPM supaya nanti seluruh entitas ultra mikro karena kemarin banyak yang perorangan belum punya nomor induk resmi," tuturnya.