Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mencatat sampai 17 September 2021, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 395,92 triliun.
Realisasi tersebut setara dengan 53,2 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.
Menurut Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN, Kamis (23/9/2021), terjadi progres signifikan pada klaster perlindungan sosial dan Kesehatan.
Baca juga: MPR: Ekonomi Digital Harus Meneguhkan Demokrasi Ekonomi
Menkeu mengungkap, realisasi anggaran di klaster kesehatan sudah mencapai 45,3 persen atau Rp 97,28 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 68,35 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp 162,40 triliun, program prioritas mencapai Rp 59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp 117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp 57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.
Menanggapi laporan pemerintah ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, menekankan bahwa laporan pemerintah menunjukkan masih banyak sisa anggaran yang belum terserap.
“Artinya di 3,5 bulan terakhir tahun 2021, ada sisa anggaran sebesar Rp348,85 triliun atau setara 46,8 persen yang belum terserap,” ujar Anis dalam keterangan yang diterima, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: PSI Tanya Keuntungan Ekonomi Formula E: Starling - Mie Ayam Gerobak Boleh Jualan Nggak?
Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa kondisi tersebut harus segera disikapi oleh pemerintah.
“Pemerintah harus segera membuat strategi dengan mencari akar masalah dan solusinya,” kata Anis.
Ia pun mempertanyakan kegiatan belanja di kementerian/Lembaga yang seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang dan serapannya terealisasi dengan baik.
“Serapan anggaran di kementerian/lembaga perlu dipertanyakan karena anggaran tersebut sudah dialokasikan dari APBN. Dan seharusnya perencanaan program PEN masing-masing klaster di kementerian/lembaga sudah siap dan matang,” ungkapnya.
Sementara, faktanya serapan anggaran PEN di kementerian/Lembaga justru bisa dikatakan cenderung rendah.
Baca juga: PKS Minta Pemerintah Pikir Matang Wacana Pati TNI-Polri Ditugaskan Jadi Kepala Daerah
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyarankan kepada pemerintah segera melakukan evaluasi.
“Evaluasi harus segera dilakukan karena seharusnya kegiatan pengawasan berkala juga berjalan,” tutur Anis.
Ia mengungkapkan, sebenarnya sejak bulan Juni sudah bisa terbaca bahwa serapan PEN masih cukup rendah dimana per 8 Juni serapannya baru sebesar 31,2 persen.
Jika dihitung dalam 4 bulan terakhir, terjadi kenaikan angka serapan 22 persen. Evaluasi yang dimaksudkan Anis, meliputi bagaimana kegiatan pengawasan berkala pada program PEN dilakukan, dan bagaimana pendampingan program PEN mulai dari perencanaan, pencairan anggaran, dan pelaksanaan program di masing-masing klaster yang ada di kementerian/Lembaga dilakukan.
Baca juga: PKS Minta Pemerintah Jangan Hanya Pamer Angka Testing Covid-19 yang Tinggi
Politisi senior PKS ini berharap anggaran PEN yang sedianya untuk pemulihan kondisi Indonesia akibat pandemi, benar-benar dikelola secara optimal.
“Kita juga berharap tidak ada ketakutan berlebih dari pejabat pelaksana atau pembuat komitmen terhadap risiko berurusan dengan BPK atau KPK,” katanya.
Selama mengikuti aturan baik undang-undang maupun ketentuan di bawahnya, Anis menegaskan pejabat pemerintah tidak perlu takut karena anggaran PEN sudah ditetapkan melalui APBN.
Khusus terkait serapan klaster kesehatan yang masih minim, Anis juga berharap tidak akan berpengaruh buruk ke target vaksinasi dari Presiden yakni 70 persen pada akhir tahun.
“Kita do’akan dan dukung target vaksinasi tercapai karena itu salah satu upaya kita untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, mendorong terbentuknya herd immunity, dan tentu saja meminimalkan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat,” pungkasnya.